PELUANG KETERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM LEMBAGA POLITIK DI INDONESIA

I. LATAR BELAKANG
Ide bahwa politik bukan wilayah bagi perempuan adalah ide yang selalu didengungkan selama berabad-abad, dan ternyata memang sangat efektif untuk membatasi perempuan untuk tidak memasuki wilayah ini. Akibatnya adalah marjinalisasi dari kehidupan politik formal. Dalam artian politik yang konvensional, politik hanya dilihat semata-mata sebagai kegiatan how to exercise the power yang membatasi lingkup kegiatan politik hanya semata-mata pada aktivitas seperti voting (pemungutan suara), lobby (lobi), campaign (kampanye), dan lain-lain yang sejenis. Maka tak mengherankan jika bila banyak kegiatan yang dilakukan perempuan, yang kebanyakan di lingkup ‘privat’, tidak termasuk dalam kategori politik konvensional tersebut. Padahal, semua aktivitas tersebut punya dimensi politik yang penting dan mempunyai ciri politik yaitu adanya power relation yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan . Pemahaman politik konvensional pun akhirnya banyak mendapat kritik luas dari berbagai kalangan , sehingga memunculkan pengertian baru politik yang juga ‘opersonal’, atau yang pribadi. The personal is political, demikian slogan yang terkenal dari kalangan feminis pada umumnya; bahwa setiap kegiatan dimana ada relasi kekuasaan, maka itu adalah politik. Relasi tersebut bisa ditemukan di wilayah publik maupun privat.
Kasus di berbagai belahan dunia, peran perempuan di lembaga politik, terutama parlemen sebuah negara, mengalami pasang-naik yang signifikan. Detail presentase di berbagai negara terutama di Eropa. Sementara, hanya negara-negara di Asia dan Amerika saja yang mampu menyamai prosentasi keterwakilan perempuan di parlemen , negara-negara Afrika dan Arab masih amat patriarkhi. Kenaikan perempuan di parlemen ini tidak didapat dengan mudah. Di Swedia misalnya, baru tahun 1970-an ada terobosan yang bisa memberi tempat pada perempuan untuk dipilih di parlemen, meski jumlah ini menurun tahun 1991 dan membuat kekhawatiran terjadi backlash against women. Namun, gerakan dengan support stocking yang didukung opini di media masa, efektif berjalan dan menekan partai terbesar di Swedia (Partai Sosial Demokrat yang menyetujui perbandingan 50:50 untuk perempuan dan laki-laki), meski politisi laki-laki banyak yang marah dan kecewa dengan kebijakan ini . Support stocking memainkan peran penting dalam sejarah di Swedia. Aktivitas perempuan ini sering dibandingkan dengan shock tactic yang digunakan aktivisa perempuan Norwegia (dengan menambah jumlah nama kandidat perempuan dalam list di tahun 1971) dan di Irlandia (yang membentuk partai perempuan di tahun 1980-an). Dan jika kita saat ini mengevaluasi kembali berbagai pengalaman di negara lain, terlihat bahwa kasus di Swedia mungkin belum tentu bisa pas dan cocok diterapkan pada kondisi lokal di Indonesia. Di Swedia sendiri bahkan dipercaya bahwa gerakan the support stocking tidak akan mendapat dampak yang begitu besar jika perempuan tidak bekerja keras sebelumnya untuk memperbaiki kondisi perempuan .
Di Indonesia, pada masa Demokrasi Parlementer, partai politik dan organisasi perempuan dapat tumbuh dan hidup, periode ini, partai politik mampu menyaluran aspirasinya. Namun, kebebasan ini mengalami defisit pada saat diterapkannya Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno, dimana jumlah parpol dikurangi, termasuk juga orpol/ormas perempuan. Masa Orde Baru dengan Demokrasi Pancasilanya, secara langsung maupun tidak, mengakhiri kemandirian partai politik, orpol/ormas perempuan. Pemerintah Orde Baru, sebagai antitesisnya membentuk organisasi perempuan yang terkait dengan birokrasi kekuasaan seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, yang sifatnya tidak mandiri. Satu-satunya organisasi perempuan yang diakui adalah Kowani yang dalam perkembangannya menjalankan fungsi-fungsi sosial.
Sementara itu, yaitu pada masa Reformasi, harapan bagi terwujudnya kehidupan demokrasi yang sejati di Indonesia, masih menjadi mimpi di banyak kalangan. Dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi perempuan yang lebih besar, representasi dan persoalan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Tuntutan bagi partisipasi dan representasi yang lebih adil, sesungguhnya bukan hanya tuntutan demokratisasi, tetapi juga prakondisi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia, temasuk perempuan , karena demokrasi tanpa melibatkan perempuan, sudah pasti bukan demokrasi yang sesungguhnya.
Tuntutan bagi peningkatan keterwakilan politik perempuan di Indonesia sudah ramai dibicarakan sejak akhir tahun 1998. Wacana tersebut makin berkembang di tahun 1999, ketika negeri ini, khususnya pemerintah dan partai-partai politik yang ada, sibuk mempersiapkan pemilu. Pada Pemilu 1999 tersebut, untuk pertama kalinya isu mengenai hak-hak perempuan juga dikedepankan dalam kampanye pemilu yang berlangsung. Hasil Pemilu 1999, mencatat tampilnya Megawati Soekarnoputri (seorang perempuan) sebagai pemimpin yang paling populer dan partai yang dipimpinnya, Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P), mendapat suara terbesar dalam Pemilu. Namun, jika melihat capaian kuantitatif, komposisi parlemen hasil Pemilu 1999 ini, jelas merupakan kemunduran, karena minimnya representasi perempuan, yang hanya mencatat angka 9%. Ketika Megawati sebagai Presiden RI menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), banyak harapan ditumpahkan padanya. Namun, sayangnya jarang sekali ia mengeluarkan pernyataan dan komentar yang berkaitan dengan isu perempuan. Banyak isu sensitif seperti kondisi buruh migran perempuan yang teraniaya di luar negeri, kondisi perempuan di Aceh, Papua, Poso, penanganan TKI yang terusir di Nunukan (Kalimantan Timur), tidak terlalu mendapat perhatiannya. Isu affirmative action untuk perempuan, ia tidak terlalu peduli, bahkan komentarnya justru cenderung memojokkan perempuan yang memperjuangkan isu ini. Malah, Megawati dengan tegas menolak kuota (perempuan di parlemen) yang dianggap merendahkan martabat perempuan. Ia mendorong agar perempuan Indonesia berjuang dan tidak minta dikasihani dengan kuota .
Pada persiapan Pemilu 2004, berbagai gerakan affirmative action kembali dilakukan oleh aktivis untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Salah satu puncaknya, meski bukan yang terbaik dari perjuangan ini adalah pada saat parlemen mengesahkan dua undang-undang politik, yaitu UU No. 31/2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12/2003 tentang Pemilu. Dalam dua undang-undang ini tercantum klausul mengenai tindakan affirmative untuk perempuan. UU No. 31/2002, walaupun tidak secara spesifik mencantumkan angka 30%, tetapi dalam penjelasan Pasal 13 ayat 3 tercantum dengan jelas bahwa kesetaraan dan keadilan jender dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam kepengurusan partai politik di setiap tingkatan. UU No. 12/2003 tentang pada Pasal 65 (1) secara spesifik menyebutkan setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Namun, segala kebanggaan gerakan affirmative action dengan berhasil diputuskannya dua undang-undang tersebut, seolah sirna tatkala kita melihat hasil Pemilu Legislatif 2004. Hasil Pemilu Legislatif 2004 menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, paling tidak jika dibanding dengan hasil pemilu sebelumnya. Berikut komposisi perempuan di parlemen sejak tahun 1955-2004:

Periode Perempuan Laki-laki
Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase
1955-1960 17 6,3% 272 93,7%
Konstituante 1956-1959 25 5,1% 488 94,9%
1971-1977 36 7,8% 460 92,2%
1977-1982 29 6,3% 460 93,7%
1982-1987 39 9,5% 460 91,5%
1987-1992 65 13% 500 87%
1992-1997 62 12,5% 500 87,5%
1997-1999 54 10,8% 500 89,2%
1999-2004 46 9% 500 91%
2004-2009 61 11,09% 489 88,9%

Pemilu 2004 memperlihatkan bahwa tidak terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah anggota legislatif perempuan. Banyak yang kecewa, marah dan putus asa. Mereka pun tidak mampu ‘mewarnai’ parlemen, alih-alih justru ikut larut dalam gejala politik lama: tidak sedikit perempuan yang ternyata tidak berbeda dengan politisi laki-laki yang sibuk mementingkan diri sendiri, lupa dengan amanat konstituen yang diwakilinya.

II. POKOK PERMASALAHAN
• Melihat sejarah perjuangan gerakan perempuan di parlemen, terutama hasi Pemilu Legislatif 2004, bagaimana sesungguhnya kondisi gerakan perempuan di Indonesia dalam memperjuangkan affirmative action?
• Bagaimana meningkatkan kualitas perempuan di parlemen, dan yang terpenting adalah, bagaimana dengan strategi kuota bagi perempuan di legislatif diperjuangkan?

III. URAIAN
Ketika membahas dampak representasi perempuan, harus dibedakan antara isu-isu perempuan dan perspektif perempuan. Isu perempuan adalah isu yang memiliki dampak langsung terhadap perempuan (misalnya hak reproduksi atau alas an sosial lain seperti perawatan anak dan lain-lain). Perspektif perempuan adalah pandangan perempuan tentang semua persoalan politik. Isu-isu perempuan dan perspektif perempuan inilah inti dari gerakan yang dilakukan oleh aktivis ‘gender’. Yang sesungguhnya terjadi pada gerakan aktivis gender di Indonesia adalah persoalan kultural dan struktural. Persolan kultural yang memperlihatkan bahwa anggapan peran domestik untuk perempuan yang masih kuat adalah hambatan yang sulit untuk dibongkar, baik oleh lembaga perempuan sendiri maupun partai politik. Sementara, persoalan struktural, masih terkendala oleh peraturan yang ‘menghambat’ perempuan untuk maju, meski belakangan telah terbuka lebar peraturan (undang-undang) yang mendukung perempuan hadir di parlemen.
Kondisi yang terjadi pada aktivis wilayah gerakan gender ini juga ‘tidak solid’ dan memiliki perspektif masing-masing, sehingga ikut pula menghambat gerakan perempuan ke parlemen. Misalnya, banyak lembaga-lembaga perempuan sendiri yang justru mendukung ‘domestifikasi perempuan’, lembaga ini biasanya tumbuh pada lembaga-lembaga keagamaan sebagai sayap wanitanya. Ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri dalam rangka penyamaan visi gerakan perempuan di Indonesia, selain nanti akhirnya akan menghadapi tantangan baru yaitu di struktural.
Bagi perempuan, untuk terpilih dalam parlemen mereka setidaknya harus melewati tiga tintangan, pertama, mereka harus meyeleksi dirinya sendiri untuk pencalonan. Kedua, mereka harus diseleksi sebagai kandidat oleh partai, dan ketiga, mereka perlu diseleksi oleh pemilih.
Pada tahap pertama, hambatan dapat datang dari diri sendiri (tidak ada kepercayaan diri/randahnya percaya diri) maupun ramah tidaknya lingkungan politik yang akan mendukung pencalonan, dan perkiraan akan berbagai sumber yang akan menolongnya dalam kampanye, jika ia memutuskan untuk mencalonkan diri. Sampai saat ini, minat dan tingkat kepercayaan diri perempuan untuk terjun di wilayah politik masih rendah. Hal ini paling tidak berpengaruh terhadap konsolidasi perempuan sendiri menghadapi tantangan di ruang publik, yang selama ini merupakan hal tabu bagi struktur masyarakat yang patriarkhi.
Tahap kedua adalah seleksi partai, dan proses nominasi kandidat ini adalah memiliki peran krusial yang dimainkan partai politik. Prosedur nominasi bervariasi dari satu negara ke negara lain, dan ini tergantung pada berbagai gambaran apakah semangat partisipasi atau sentralisasi yang lebih dominan. Jika semangat partisipasi yang mengemuka, maka kesempatan untuk perempuan terbuka lebih besar daripada jika sistem sentralisasi yang lebih dominan, dimana nominasi dilakukan secara tertutup, dan dibawah kontrol pemimpin fraksi. Metode lain yang efisien membantu mempercepat meningkatnya representasi perempuan adalah dengan sistem kuota. Ide dasar kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memstikan bahwa perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik. Kuota sendiri dapat dilakukian denga berbagai cara:
1. ada kuota menurut undang-undang, dimana perempuan sekurang-kurangnya merupakan proporsi minimal dari wakil yang terpilih. Di Indonesia sendiri dengan adanya UU No. 12/2003 tentang Pemilu, tercantum klausul mengenai tindakan affirmative untuk perempuan.
2. melalui peraturan pemilihan yang mendesak partai untuk mengajukan jumlah kandidat perempuan yang pasti. Ini terutama dapat dilakukan dalam sistem proporsional. Ini sebetulnya didukung oleh UU No. 31/2002 tentang Partai Politik. Sebenarnya, hampir semua partai politik bersemangat dan mempunyai kesadaran tinggi adanya equal participation, namun ada hambatan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi hal ini terkendala oleh kenyataan bahwa partai-partai yang berbasis Islam misalnya, mempunyai kesulitan dua kali lipat untuk implementasinya. Ini berkaitan dengan adanya ajaran agam serta banyaknya ulama yang tidak terlalu mendukung ide perempuan terlibat dalam dunia politik.
3. dalam berbagai diskusi yang pernah berlangsung adalah bagaimana mensinergikan antar LSM, perempuan di parlemen, perempuan di ‘akar rumput’, organisasi perempuan serta media masa. Perempuan di parlemen sendiri juga bertekad untuk membentuk ‘kaukus perempuan’ berkerja melintasi batas partai dan bekerja berdasarkan kepedulian untuk kemajuan perempuan.
Pertimbangan lain (ketiga) adalah sistem yang berorientasi patronase dan birokratik. Seleksi berdasarkan sistem birokratik, dalam banyak kasus, ternyata lebih membuka peluang bagi perempuan. Di sini peran gatekeeper partai sangat penting . Namun, hambatan yang sering muncul adalah wacana reformasi yang menghapuskan seluruh bentuk patronase birokratik yang pernah mengakar kuat di masa Orde Baru.
Sebagian kalangan menganggap bahwa sebagian penyebab dari kesulitan membangun sistem demokrasi disebabkan karena sistem pemilu dan sistem kepartaian yang diberlakukan dan pola rekrutmen legislatif di Indonesia. Berbagai sistem pemilu yang dikenal, baik proporsional (representasi proporsional/ proportional representation/ PR) maupun distrik/ mayoritas/ pluralitas (plurality-majority system), sebenarnya bisa menjanjikan sistem politik yang demokratis. Artinya, kedua sistem ini bisa memungkinkan check and balance, adanya kontrol rakyat (melalui DPR) kepada pemerintah, dan adanya pertanggungjawaban politik pemerintah kepada rakyatnya .
Sistem distrik sebetulnya sistem tertua yang menjamin pemilih dapat langsng memilih kandidatnya untuk wakil rakyat di unit pemilihan distrik, yang hanya dapat dimenangkan oleh satu kandidat yang mendapat suara terbanyak. Beberapa varian sistem ini adalah:
1. single member district dengan first-past-the-post (FPTP), kandidat yang memperoleh suara terbanyak, otomatis menjadi wakil terpilih dari unit pemilihan distriknya.
2. block vote (BV), merujuk pada kandidat-kandidat dalam satu parta tertentu yang meraih suara terbanyak, otomatis akan menjadi wakil terpilih dari unit pemilihan distriknya (multi member district).
3. alternative vote (AV), pemilih menomori kandidat berdasarkan preferensi yang mereka sukai. Kadidat yang akan memenangkan unit distrik, akan terpilih berdasarkan presentasi 50+1.
Keuntungannya adalah akuntabilitas tinggi antara pemilih dan yang dipilih. Namun, kelemahan yang ada adalah cenderung menguntungkan partai politik dan menghapuskan partai politik kecil atau kelompok minoritas termasuk perempuan. Kanddat perempuan umumnya tidak mampu memenangkan kompetisi langsung di pemilu sistem distrik.
Dalam sistem representasi proporsional (PR), partai politik menentukan sendiri daftar kandidat di setiap unit pemilihan. Ada beberapa variasi PR antara lain:
1. reprsentasi proporsional daftar partai (list PR). Dalam sistem ini pemilih memilih partai politik dalam pemilu. Perolehan kursi didasarkan pada proporsi suara yang mereka peroleh di tingkat nasional.
2. single transferable vote (STV), dalam sistem ini pemilih menomori kandidat sesuai dengan urutan preferensi yang mereka sukai. Kandidat yang menang harus memnuhi kuota tertentu.
3. mixed member proportional (MMP), dalam sistem ini pemilih harus memberikan dua suara. Satu utnuk kandidat yang dipilih berdasar sistem majoritarian/ distrik.
Keuntungan sistem PR adalah semaksimal meungkin mengurangi gap antara perolehan suara dengan perolehan kursi. Artinya, prosentasi kursi yang diperoleh partai politik sesuai dengan prosentase suara yang diperolehnya. Keuntungan lain, membuka peluang luas bagi keterwakilan kelompok minoritas, partai politik kecil dan perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara yang berganti dari sistem distrik ke PR menunjukkan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.
Diantara dua sistem PR dan distrik terdapat sistem yang dikenal semi proportional. Sistem ini berusaha mengkombinasikan keuntungan dari sistem PR dan distrik yang kemudian berkembang menjadi dua tipe:
• Single non transferable vote (SNTV), pemilih hanya memilih satu kali tetapi terdapat lebih banyak kursi di distrik yang dapat diisi. Kandidat memperoleh suara tertinggi yang akan menang dan menjadi wakil terpilih di unit dstrik tetsebut.
• Parallel system, kombinasi antara daftar representasi proporsional dangan distrik. Sebagian anggota parlemen aan dipilih berdasar PR dan sisanya dengan distrik. Berbeda dengan sistem MMP, kursi PR tidak memberikan kompensasi bagi persoalan disproporsionalitas yang muncul dengan hasil perhitungan sistem distrik.
Perkembangan di Indonesia yang amat majemuk dan plural, banyaknya kelompok minoritas yang harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, adalah memerlukan adanya sistem yang bisa menjembatani dua pertimbangan tesebut. Sistem yang paling mungkin adalah MPP (Multy Member Paliament) sistem campuran proporsional dan distrik untuk pemilihan parlemen, dimana sebagian dari anggota parlemen akan dipilih berdasar sistem distrik dan sebagian dipilih berdasar sistem proporsional. Tujuan utama dari sistem MPP adalah untuk meningkatkan akuntabilitas anggota DPR tanpa menutup kemungkinan adanya proporsionalitas keterwakilan kelompok minorotas, termasuk perempuan.

IV. USULAN DAN PENUTUP
Persoalan kultural yang melekat pada pemahaman masyarakat terhadap peran perempuan adalah peran domestik perempuan yang masih kuat. Hal ini bisa dibongkar dengan memberikan pemahaman yang seimbang tentang sadar jender dan perlunya peran politik perempuan dalam demokrasi. Akhirnya yang perlu terus menerus dilakukan oleh aktivis jender dimanapun berada, baik di LSM, partai politik, organisasi dakwah, pers, lembaga-lembaga wanita dan lembaga lainnya yang komitmen terhadap perjuangan perempuan adalah ‘pendidikan politik’ dan advokasi perlu, yang dapat diwujudkan dalam bentuk rencana aksi .
Beberapa usulan yang dapat diadopsi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan partai politik adalah: pertama, tiap partai politik dapat mencantumkan mekanisme rekrutmen anggota secara transparan dan adil jender, demikian pula pada kriteria dan mekanisme untuk seleksi pengurus dan pemimpin partai. Kedua, mekanisme kuota dapat diterapkan dalam proses-proses rekrutmen dan seleksi tersebut, minimal 30% untuk perempuan di semua tingkatan kepengurusan partai politik. Ketiga, untuk mengantisipasi lemahnya kualitas sumberdaya kader perempuan, partai politik memiliki kewenangan dan kewajiban memberi bantuan khusus seperti pelatihan kepemimpinan, program-program pemberdayaan perempuan lainnya. Hal lain yang juga dapat dilaksanakan untuk membuka peluang bagi wakil-wakil perempuan di legislatif adalah pencalonan mandiri (atau kandidat independen). Yaitu, setiap satu orang laki-laki dan perempuan, dapat mengajukan diri tanpa harus melalui seleksi dari partai politik manapun.
Demikian, semoga perjuangan aktivis jender dapat terwujud dengan melakukan gerakan affirmative yang mengarah pada equality (keseimbangan) yang berjalan baik pada sistem demokrasi yang diterapkan.*

DAFTAR PUSTAKA

Ani Widyani Soetjipto, Politik Perempuan Bukan Gerhana, Kompas, Jakarta, 2005.
Betty Friedan, The Feminine Mystique (New York: WW. Norton & Company, Inc. 1963).
Jill Bystydzienski, Women Transforming Politics, Bloomington: Indiana University Press, 1992.
--------------, Women in Parliaments, 1945-1995: A World Statistical Survey, IPU, Series Report and Documents, No. 23, Geneva, 1995.
Undang Undang No. 31 tahun 2002 Tentang Partai Politik.
Undang Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.