Pemilu Iran 2009

Haerullah

Pada 12 Juni 2009, rakyat Iran berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara, memilih calon pemimpin mereka yang baru. Namun, pelaksanaan pemilu yang damai itu, ternyata tidak dibarengi dengan kedamaian pasca pemilu. Alih-alih, Iran justru terjebak pada konflik antar pendukung yang belum selesai hingga sekarang.

Sebenarnya, banyak kalangan menilai bahwa pelaksanaan Pemilu di Iran kali ini sudah baik. Menurut Direktur Eksekutif Centre for Dialogue of Cooperation among Civilization Ahmad Mu'ti, di Jakarta , terpilihnya Mahmoud Ahmadinejad menjadi Presiden Iran setelah memenangkan pemilihan tersebut menjadi contoh yang baik bagi sebuah demokrasi. Menurutnya, kemenangan Presiden incumben Ahmadinejad dalam pemilu dengan perolehan suara 63% berkat dukungan dari sebagian besar warga miskin dan kaum konservatif Iran. Kalau kemenangan Ahmadinejad masih menuai protes melalui aksi demo dari pihak lawannya, itu hal yang wajar. Mier Hossein Mousavi, kandidat yang memprotes hasil pemilu adalah mantan perdana menteri moderat yang dikenal pro Barat.
Ahmadinejad sebelumnya memang terkenal sebagai pemimpin yang populer di mata rakyat. Terpilihnya ia pada pemilu sebelumnya, disambut gembira dan optimis oleh kalangan pengamat dunia, karena paling tidak ia ‘berhasil’ memutus dominasi kaum mullah (ulama) Iran di jagad politik Iran. Kemenangan Ahmadinejad saat itu bahkan nyaris tanpa biaya, hanya beberapa pamflet sablon yang menjadi iklan kampanyenya saat itu. Selama memimpin Iran sampai pada pemilu 12 Juni 2009 ini, ia juga tercatat cukup ‘berwibawa’ dimata dunia. Lepas dari berbagai kekurangannya dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan rakyat, kemenangannya pada pemilu 2009 lalu banyak didukung oleh warga miskin yang memang menginginkannya tetap menjadi presiden. Kemenangan tersebut juga berarti bahwa kaum konservatif anti-Barat masih mendapatkan tempat dan dukungan besar dari warga muslim.
Pada pemilu Iran kali ini, ada dua kubu besar yang saling bersaing memperebutkan kemenangan. Yaitu Ahmadinejad dari kubu al-muhafizin (konservatif) dan Mier Hossein Mousavi dari kubu al-islahiyin (reformis). Saat penghitungan telah mencapai 80% dari total suara yang sah, Presiden dari kubu al-muhafizin (konservatif) itu telah mengantongi 65% suara yang tidak mungkin terkejar oleh saingan terdekatnya Mier Hossein Mousavi dari kubu al-islahiyin (reformis) yang meraih hanya 32% suara. Sisa suara diraih oleh dua pesaing lainnya yang sebelumnya memang di luar persaingan, yakni Mohsen Rezai, mantan Kepala Garda Revolusi Iran, dan Mehdi Karoubi, mantan Ketua Parlemen Iran. Pengumuman resmi yang disampaikan Mendagri Iran, Sadiq Mahsouli, tidak terlalu jauh dari hasil penghitungan sementara. Ahmadinejad tetap unggul mutlak dengan meraih 62,6% suara pemilih, Mousavi meraih 33,75%. Pemilihan Presiden ke-10 ini merupakan terbesar yang diwarnai persaingan "panas" antara dua kubu tersebut. Dari 46 juta penduduk Iran yang memiliki hak pilih, yang telah terdaftar dari sekitar 70 juta jiwa total penduduk negeri itu, sebanyak 39 juta orang menggunakan hak pilih mereka (84,7%) sehingga angka ini sebagai rekor terbesar dalam sejarah pilpres di negeri Persia itu sejak revolusi Islam 1979.
Intinya, hasil pilpres tersebut tidak ada yang mengejutkan sebagaimana dugaan para pengamat sebelumnya yang menjagokan kelompok reformis yang diharapkan bisa beradaptasi dengan kebijakan Barat, terutama AS dan lebih khusus lagi setelah orasi Presiden Barack Obama buat dunia Islam dari Kairo 4 Juni 2009 lalu. Protes pendukung Mousavi setelah pilpres justru merupakan kejutan, mengingat kubu ini mestinya lebih ‘reformis’ pula dalam menghadapi kekalahannya di pemilu ini.
Opini yang berkembang, setidaknya ada dua analisis yang berkembang seputar pemilu Iran. Pertama, mereka yang menganggap Ahmadinejad layak memenangi pemilu karena ada dukungan dari kalangan akar rumput, khususnya kalangan konservatif. Massa pendukungnya berkerumum membanjiri Teheran pada saat penghitungan suara. Ia adalah simbolisasi pemerintahan yang bersih, yang membedakan diri dari kubu reformis yang dituding telah melakukan korupsi. Kedua, mereka yang menganggap adanya kecurangan sistemik yang dilakukan oleh kubu Ahmadinejad. Faktanya, sejumlah wilayah yang dipastikan merupakan pemilih kubu reformis, justru dimenangi oleh kubu konservatif. Belum lagi dua jam setelah pemilu, pihak pelaksana pemilu mengumumkan 40 juta suara untuk pihak Ahmadinejad.
Tentu hasil tersebut mengejutkan kubu reformis dan tercium adanya kecurangan oleh kubu lawan. Pihak reformis mengklaim punya data tandingan yang membuktikannya memenangkan pemilu. Kemudian, atas dasar inilah kubu reformis melakukan aksi protes di jalanan kota Teheran. Pemandangan tersebut menunjukkan kontestasi antara mereka yang mendukung kontinuitas kepemimpinan Ahmadinejad dan mereka yang menginginkan perubahan. Dua kubu, yaitu konservatif dan reformis, masing-masing memiliki pendukung yang relatif luas.
Terlepas dari sikap terakhir Dewan Penegak Konstitusi (DPK) Iran dan ketidakpuasan dari pendukung capres yang kalah, yang jelas yang tidak boleh dilupakan dari Pemilu di negeri Persia itu adalah keempat calon yang bersaing memiliki kesamaan landasan, yakni bertujuan memperkokoh kebangkitan Iran, mempertahankan kepentingan haknya mencapai penguasaan teknologi nuklir, bahkan hingga penguasaan teknologi senjata nuklir, meskipun berbeda dalam cara mewujudkan target tersebut. Keempat calon juga ingin mengembalikan wibawa dan peran Iran sebagai polisi di kawasan. Bedanya pada masa Syah Pahlevi, Iran pernah menjadi polisi di kawasan, namun untuk menjaga kepentingan AS dan Israel sebagai sekutu utamanya saat itu .

Pertarungan Elite
Politik di Iran, memang tidak pernah lepas dari peran mullah yang berperan kuat sejak Revolusi 1979. Sejumlah media Arab banyak menyebutkan, di Iran kini sedang terjadi pertarungan elit mullah yang memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Pertarungan tersebut direpresentasikan antara pemimpin spiritual Ali Khamenei di satu pihak, dengan mantan presien Muhammad Khatami di pihak lain. Khamenei mengelus-elus Ahmadinejad yang dianggap anak manis untuk melanggengkan kekuasaan absolutnya. Adapun Rafsanjani dan Khatami berharap pada Mir Hossein Mousavi untuk melawan Khamenei. Kubu Rafsanjani dan Khatami menginginkan Iran lebih pragmatis dalam kebijakan ekonomi, hubungan internasional dan kehidupan politik dalam negeri.
Pengawal (garda) revolusi Iran kemungkinan akan mengatasi persoalan pemilu ini. Namun, konflik pemilu ini akhirnya tetap menjadi catatan bahwa terdapat aspirasi besar dan ketidakpuasan terhadap sistem kelola kenegaraan dengan kekuasaan yang terlalu bertumpu pada pemimpin spiritual Ali Khamenei. Kekuatan dan kekompakan kubu konservatif pro-status quo yang berintikan dari pemimpin spiritual, para mullah konservatif, pengawal revolusi, dan dinas intelijen membuat manuver kubu pro-perubahan di Iran menjadi terbatas. Kekuatan kaum muda yang menjadi andalan kubu pro-perubahan di Iran harus berhadapan dengan pengawal revolusi dan dinas intelijen yang makin hegemonik pula. Akhirnya, pemilu di Iran memunculkan dilema setelah 30 tahun usia Revolusi Iran. Situasi dilematis itu akibat ketidakmampuan negara mengakomodasi aspirasi elemen-elemen penting masyarakat. Menurut pengamat Politik Mesir Gamal Abdel Gawad, kini lebih dari dua pertiga rakyat Iran tidak mengalami masa revolusi 1979. Komitmen mereka tidak kuat terhadap slogan-slogan yang dikumandangkan pada masa revolusi itu, karena mereka tidak mengalaminya. Dan pada pemilu ini, ada kelompok besar yang sangat berharap pada perubahan.
Hanya saja, keinginan kubu pro-perubahan ini agaknya tidak bakal mudah terwujud. Permasalahan yang terjadi pada pemilu ini adalah ketidakpuasan kubu Mousavi. Seruan Mousavi terhadap penghitungan kembali kotak suara yang sudah dilaksanakan nampaknya juga belum memuaskan mereka. Sehingga banyak kalangan memunculkan kekhawatiran bahwa perpecahan elite lah yang sesungguhnya terjadi, dan kerusuhan yang makin dalam di Iran makin memperpuruk pada sikap keras yang tidak kunjung selesai.

Pandangan Internasional
Sejak hasil penghitungan suara pemilu pilpres Iran mulai menunjukkan tren ke arah kemenangan Ahmadinejad, media-media Barat sudah bersuara serempak, melaporkan kecurigaan adanya kecurangan. Dari AS, Wapres Joe Biden dan Menlu Hillary Clinton ikut mencurigai hasil pemilu Iran. Sementara Obama, yang sebelum pemilu terlanjur menyampaikan statemen ‘akan mengulurkan tangan persahabatan kepada Iran siapapun yang terpilih sebagai presiden’ mengeluarkan pernyataan empatik mengomentari berbagai kerusuhan yang terjadi di Iran, “Biarkan bangsa Iran menentukan sendiri siapa pemimpin mereka” dan “Bangsa Iran merasa dikhianati”. Dua hari setelah pemilu (14 Juni) Associated Press merilis berita “AS menolak klaim kemenangan Ahmadinejad” dan mengutip pernyataan Menlu Hillary yang menuduh adanya kecurangan dalam pemilu. Berdasar statemen Hillary, bantahan juga muncul, darimana Hillary tahu ada kecurangan? Padahal Obama mengatakan, “We weren’t on the ground, we did not have observers there, we did not have international observers on hand, so I can’t state definitively one way or another, what happened.” (Kami tidak di lokasi, kami tidak punya pengawas di sana, kami tidak punya pengawas internasional, jadi saya tidak bisa menyampaikan suatu pernyataan apapun mengenai apa yang terjadi di sana).
Sementara itu, dari Uni Eropa, keluar pernyataan, “Pemerintah Iran harus memperlakukan para demonstran dengan penuh penghormatan.” Dari Perancis, Sarkozy menyatakan, aksi protes pantas terjadi karena besarnya kecurangan. Menlu Prancis Bernard Kouchner menyatakan “perlunya dilakukan investigasi atas pemilu Iran”. Pernyataan kedua orang ini, Sarkozy dan Kouchner, seolah-oleh melupakan bahwa Pilpres Prancis Mei 2007, juga terjadi kerusuhan besar-besaran yang dilakukan kaum muda negeri itu memprotes terpilihnya Sarkozy. Saat itu, sekitar 700 mobil dan sejumlah gedung pemerintah yang dirusak demonstran. Namun apapun juga, yang jelas, para pemimpin dunia Barat dan media-media mainstream sedang mengumandangkan sebuah paduan suara yang berisi tuduhan kecurangan pemilu Iran dan mendukung aksi demonstrasi yang mereka sebut ‘sedang memperjuangan demokrasi’.
Hingga saat ini, ada beberapa fakta penting yang (sengaja) tak tercatat (dan tak dibahas) oleh media Barat . Pertama, kerusuhan terjadi hanya di Teheran dan dilakukan oleh para pemuda, melakukan aksi-aksi anarkhis, merusak gedung-gedung. Aksi Anarkhis ini tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan oleh polisi. Di Prancis, saat terjadi demonstrasi yang memrotes Sarkozy, polisi Prancis menangkapi mereka. Bahkan penangkapan juga dilakukan dengan anarkhis pula. Kedua, para pendukung Ahmadinejad juga melakukan demo, dengan jumlah massa yang lebih besar (lebih dari 6000 orang). Orang yang pernah tinggal di Iran akan tahu, orang-orang Iran sangat ekspresif dan merdeka, mereka tidak dibayar untuk aksi tersebut. Ketiga, penghitungan dilakukan secara resmi oleh KPU, diawasi oleh saksi-saksi tiap kandidat, dan diliput televisi. Menyaksikan tren perolehan suara sementara Ahmdinejad yang terus naik secara konstan, Mousavi segera melakukan konferensi pers dan menuduh, “Hasil pemilihan umum presiden ke-10 sangat mengejutkan. Pernyataan Mousavi bisa diungkapkan dengan kalimat sederhana ini, “Loh, kok suaraku sedikit ya? Pasti ada kecurangan nih!” Mousavi juga sudah menyatakan dirinya meraih suara 54%.
Keempat, Media Barat mencitrakan Mousavi sebagai tokoh reformis. Dia menjanjikan keterbukaan hubungan dengan Barat. Paradigmanya, kerjasama politik-ekonomi dengan Barat akan memajukan perekonomian Iran. Dan karena itu pula Barat memihak Mousavi dan menyebutnya ‘reformis’. Kelima, di Iran tak ada lembaga survey ala LSI di Indonesia, yang bisa dimanfaatkan untuk menggalang suara. Kalau Mousavi mempunyai banyak dukungan, data dari peneliti Barat (yang didanai Rockefeller, dirilis oleh Washington Post) justru menunjukkan sebaliknya: di Provinsi Azerbaijan (kampung halaman Mousavi) pemilih Ahmadinejad dan Mousavi adalah dua banding satu. Survey tersebut juga menemukan, pendukung Mousavi adalah kalangan universitas dan kelompok ekonomi elit.

Penutup

Demikianlah catatan kecil mengenai pemilu di Iran Juni 2009. Dimana kita melihat bahwa dinamika politik yang terjadi tidak bisa lepas dari pengaruh kepemimpinan mulah di Iran. Hubungan antara kaum konservatif dan reformis yang terjadi, sebagaimana yang terjadi disana, sebetulnya lazim pula terjadi di negara-negara lain yang demokratis. Masalahnya adalah bahwa Iran adalah negara yang dominan di Timur Tengah, sehingga Barat dan Israel yang juga memiliki epentingan besar di Timur Tengah, merasa perlu ‘ikut campur’ dalam penentuan kepemimpinan di Iran. Bentuknya macam-macam. Misalnya adanya tuduhan CIA yang bermain pada pemilu Iran.
Sikap rakyat Iran yang lebih dewasa sangat diperlukan dalam mensikapi hasil pemilu. Iran adalah negara besar yang bisa menjadi penyeimbang kekuatan Israel dan Amerika, sehingga kerusuhan atas hasil pemilu yang tidak segera terselesaikan justru akan melemahkan wibawa Iran disana. Kedewasaan sikap ini bukan hanya harus dilakukan oleh kubu reformis pimpinan Mousavi yang terus saja melakukan aksi penolakan, tetapi juga kubu konservatif yang tidak perlu terlalu jumawa dengan kemenangannya kali ini. Karena, siapapun yang menang dalam pemilu, sebenarnya adalah kemenangan rakyat Iran juga, dimana mereka akan membangun kembali hubungan dengan Barat yang lebih baik daripada masa lalu.
Pidato Obama di Mesir yang memberikan harapan baru terhadap hubungan dengan Dunia Islam, mesti disambut baik. Jika pemilu Lebanon yang dimenangkan kubu pro-Barat atas Partai Hizbullah, kemungkinan hubungan dengan Dunia Islam oleh AS lebih bisa terjadi. Bukan berarti kemenangan kubu konservatif di Iran akan menghambat terbukanya dialog Dunia Islam dengan Barat. Kita lihat nanti, apa sikap Obama. Apa dia akan menepati janjinya dalam pidato Kairo atau tidak, mengingat yang menang adalah Ahmadinejad yang tak mau kompromi soal nuklir dan Israel. Wallahu’alam Bishawab.***