MASAD MASRUR

Ekonomi Syariah: Masalah dan Tantangannya
Oleh: Syahril Kholil dan Masad Masrur, Redaktur Jurnal Elcendikia ICMI DKI Jakarta

Prinsip Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Syariah
Ajaran Islam mememberitahukan pada umatnya agar dalam berusaha hanya mengambil yang halal dan baik (thoyib) . Halal yang dimaksud adalah halal dari segi materi, dari cara perolehannya, serta dalam cara pemanfaatan atau penggunaannya. Banyak yang memperdebatkan mengenai ketentuan halal ini, namun bagi umat Islam acuannya sudah jelas, yaitu sesuai dengan sabda Rasulullaah SAW dalam sebuah hadits . Sesuatu yang tidak halal –termasuk yang syubhat– tidak boleh menjadi obyek usaha dan karenanya tidak mungkin menjadi bagian dari hasil usaha. Allah SWT telah memerintahkan agar hanya memperoleh keuntungan hanya dengan jalan perniagaan, baik perniagaan barang atau jasa, yang berlaku secara ridho sama ridho . Melakukan perniagaan, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tanpa memandang bulu –termasuk kepada pihak yang tidak disukai. Karena orang yang adil akan lebih dekat dengan takwa .
Ada beberapa langkah yang diperlukan dalam rangka membangun sistem perekonomian yang berdasarkan ajaran Islam, yaitu meningkatkan sosialisasi mengenai konsep ekonomi Islam secara komprehensif. Sistem perekonomian yang berdasarkan ajaran Islam atau singkatnya adalah Ekonomi Islam, bukanlah semata-mata menyangkut aspek ibadah ritual saja, tetapi juga menyentuh dimensi-dimensi yang bersifat muamalah (sosial kemasyarakatan). Ekonomi Islam pun bukan semata-mata bersifat eksklusif bagi umat Islam saja, tetapi juga bermanfaat bagi kalangan umat beragama lainnya. Sebagai contoh, 60 % nasabah bank Islam di Singapura adalah umat non muslim.
Prinsip ekonomi, dalam Al Qur'an tidak banyak dikemukakan secara mendetail. Al Qur’an hanya mencatat prinsip-prinsip yang mendasar tentang aturan dalam jual-beli yang oleh umat Islam sendiri perlu mentafsirkan dalam krhidupan sosial-ekonomi. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berprilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.
Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Didalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti "kelebihan". Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275, disebutkan bahwa orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba .
Atas dasar al Qur’an itulah, maka muncul empat sifat ekonomi Islam, antara lain; [1] kesatuan (unity), [2] keseimbangan (equilibrium), [3] kebebasan (free will) dan [4] tanggungjawab (responsibility). Sifat-sifat ini juga menjadi dasar dari sistem Ekonomi Syariah yang belakangan ini mulai muncul sebagai sistem alternatif dalam memajukan ekonomi masyarakat. Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah.
Sistem Ekonomi Syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada ditengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrim, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha .

Peran, Prospek dan Tantangan Ekonomi Syariah
Sistem perekonomian yang berdasarkan ajaran Islam dikembangkan dan disempurnakan ke dalam institusi-institusi Ekonomi Syariah yang ada. Prinsipnya adalah jangan sampai transaksi-transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Karena itu dibutuhkan adanya pengawasan yang ketat terhadap aktivitas institusi ekonomi Islam yang ada, baik itu perbankan syariah, asuransi syariah, lembaga zakat maupun yang lainnya. Disini dituntut optimalisasi peran Dewan Syariah Nasional MUI sebagai institusi yang memberikan keputusan/fatwa apakah transaksi-transaksi ekonomi yang dilakukan telah sesuai dengan syariah atau belum. Begitu pula dengan masyarakat luas, dimana dituntut pula untuk secara aktif mengawasi, mengontrol, dan memberikan masukan yang bersifat konstruktif bagi perbaikan dan penyempurnaan kinerja lembaga-lembaga ekonomi syariah.
Fungsi kontrol yang diperlukan dalam perbaikan dan penyempurnaan kinerja lembaga-lembaga ekonomi syariah adalah dengan terus-menerus memperbaiki berbagai regulasi yang ada. Di Indonesia telah memiliki beberapa perangkat perundang-undangan yang menjadi landasan pengembangan ekonomi syariah, seperti UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan maupun UU No. 17 tahun 2000, dimana zakat merupakan pengurang pajak. Namun ini belumlah cukup, apalagi mengingat Peraturan Pemerintah yang menjabarkan undang-undang tersebut belumlah ada, sehingga peraturan seperti zakat adalah sebagai pengurang pajak masih belum terealisasikan pada tataran operasional.
Membangun sistem perekonomian yang berdasarkan ajaran Islam juga memerlukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi dan wawasan ekonomi syariah yang memadai. Menurut data Biro Perbankan Syariah BI, dalam jangka waktu sepuluh tahun kedepan, dibutuhkan tidak kurang dari 10 ribu SDM yang memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang ekonomi syariah. Sedangkan disisi lain, kita melihat kenyataan bahwa institusi pendidikan yang ada belum mampu menyediakan kebutuhan SDM tersebut. Tentu ini merupakan peluang yang sangat prospektif sekaligus sebagai tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Sudah saatnya kajian ekonomi Islam mendapat ruang dan tempat yang lebih luas lagi di perguruan tinggi. Kurikulum ekonomi Islam pun perlu untuk terus menerus disempurnakan, dimana dibutuhkan perpaduan antara pendekatan normatif keagamaan dengan pendekatan kuantitatif empiris. Riset-riset tentang ekonomi syariah, baik pada skala mikro maupun makro harus terus diperbanyak. Ini akan memperkaya khazanah literatur ekonomi syariah sekaligus mempercepat perkembangan ekonomi syariah secara utuh dan menyeluruh.
Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tahun 1991. Pendirian BMI ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian didukung Ikatan cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Perkembangan berikutnya, kompetisi dunia perbankan di Indonesia makin marak sejak hadirnya bank syariah dan menjamurnya bank-bank yang menerapkan prinsip syariah, baik yang berbentuk bank umum syariah (BUS) maupun unit usaha syariah. Pada tahun 2006 diselenggarakan Indonesia Syariah Expo 2006 sebagai bagian dari upaya pengembangan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah yang telah menunjukkan adanya peningkatan yang berarti. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah yaitu BMI saja, menjadi 3 bank umum syariah, yaitu dengan tambahan Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. Padahal, lima tahun sebelumnya belum ada bank konvensional yang membuka unit usaha syariah, tetapi hingga Mei 2007 berdasarkan data Bank Indonesia, terdapat 3 BUS, 23 unit UUS dan 105 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Sampai dengan Oktober 2007, bank syariah mengalami pertumbuhan laba bersih yang signifikan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan laba bersih yang mencapai Rp. 481,02 milyar atau tumbuh 57% dibanding periode sama tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp. 307,27 milyar. Padahal, pada periode yang sama, pertumbuhan laba bersih perbankan konvensional hanya 30%. Sedangkan rasio laba terhadap modal perbankan syariah sebesar 55,75%, sedangkan rasio laba terhadap aset sebesar 1,93%. Penghimpunan dana dari pihak ketiga tercermin dari membaiknya rasio pembiayaan pihak ketiga (FDR) yang menapai 102,65%. Sementara FDR bank konvensional hanya 65%. Data per Oktober 2007 menunjukkan, aset perbankan syariah mencapa Rp. 33,03 trilyun, tumbuh 32% dibanding dengan tahun yang sama sebelumnya senilai Rp. 25,06 trilyun. Bahkan perkembangan aset Bank Syariah ini akan terus tumbuh.
Menurut perusahaan konsultan bisnis keuangan dan perbankan syariah, MC Consulting, memproyaksikan pangsa perbankan syariah bisa mencapai 3% akhir tahun ini. Dengan demikian, nilai aset perbankan syariah diestimasi mencapai Rp. 65 triliun hingga Rp. 70 triliun. Setidaknya ada 3 faktor penyebab pertumbuhan ini. Pertama, masuknya beberapa Bank Umum Syariah (BUS) baru. Kedua, pesatnya bisnis BUS lama dan ketiga, target peningkatan bisnis Unit Usaha Syariah (UUS) sekitar 40%-50%. Penerbitan Sertifikasi Bank Indonesia Syariah dan rencana penerbitan sukuk negara (obligasi) pada pertengahan tahun ini juga menjadi faktor pendukung perkembangan pangsa perbankan syariah .
Bank Indonesia, selama ini telah secara aktif mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan perbankan syariah tanpa harus mengabaikan upaya pengembangan perbankan konvensional. DPR-RI baru saja merampungkan pembahasan tentang RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang sudah ditunggu cukup lama oleh pelaku perbankan syariah dan stakeholders-nya. Selain itu, pemerintah diharapkan segera merealisasikan penerbitan sukuk sebagai manisfestasi dukungan bagi ekonomi syariah serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka pengembangan asuransi syariah dan pasar modal syariah. Penerbitan sukuk negara diyakini akan mendorong industri asuransi syariah, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyatakan siap mengatasi resiko berbagai pembiayaan yang dibiayai oleh sukuk negara. Rencananya, pemerintah akan menerbitkan sukuk sebesar Rp. 15 triliun melalui APBN-P 2008. sebagian dari target emisi obligasi itu akan di lakukan di dalam negeri dan sisanya di luar negeri.

RUU Perbankan Syariah
Dewasa ini pemerintah tengah berusaha mengembangkan perbankan syariah. Pemerintah mengharapkan sistem perbankan syariah menjadi bagian dari sistem ekonomi nasional. Dukungan yang diberikan Pemerintah bagi pengembangan sistem ekonomi syariah dengan melakukan perubahan Undang-Undang No 7/1992 tentang Perbankan menjadi UU No 10/1998. Undang-undang ini mengatur pranata hukum bagi keberadaan bank syariah di Indonesia.
Berdasarkan UU ini, bank umum konvensional diperbolehkan berusaha dengan prinsip syariah melalui pembukaan Unit Usaha Syariah. Pada 1999 pemerintah mengeluarkan UU No 23/1999 yang kemudian diamendemen dengan UU No 3/2004 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada BI untuk menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Dalam mempercepat pertumbuhan perbankan syariah, keberadaan UU Perbankan Syariah mutlak diperlukan. Untuk mewujudkannya, pemerintah dengan DPR tengah menyelesaikan RUU tersebut. Hingga kini pembahasan RUU Perbankan Syariah masih menyisakan beberapa pasal krusial.
Adapun pasal-pasal krusial itu antara lain pasal berkenaan dengan ; [1] keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), [2] keberadaan Unit Usaha Syariah (UUS), [3] masalah perizinan, [4] lembaga penyelesaian sengketa, [5] kepemilikan asing, [6] kewenangan penyidikan, dan [7] lembaga yang berwewenang menetapkan fatwa.
Namun, RUU Perbankan Syariah tampaknya masih menyisakan ketimpangan mulai dari aspek filosofis, sosiologis, politis, hingga praktis. Pasal 52 mengenai Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah adalah salah satu contohnya. Pasal ini berbunyi: penyelesaian sengketa pada perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan umum. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa pada perbankan syariah dilakukan melalui pengadilan umum karena transaksi terkait dengan perbankan syariah bersifat komersial.
Ada dua kekeliruan mendasar atas munculnya pasal sensitif ; pertama, secara yuridis pencantuman pasal ini dinilai ahistoris mengingat keberadaannya telah ditampung dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang secara tegas menegasikan kewenangan secara penuh kepada institusi Peradilan Agama untuk menerima dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Memberikan atau lebih tepatnya mengalihkan kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kepada peradilan umum dengan demikian jelas bertentangan dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kedua, secara metodologis munculnya suatu pasal dalam RUU yang mengatur tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah dinilai kurang tepat. Ketidaktepatan tampak dari perspektif aturan main pembentukan peraturan perundang-undangan. Sejatinya, aturan mengenai penyelesaian sengketa perbankan tidak dimasukkan dalam regulasi atau perundang-undangan dalam ranah atau rezim bisnis, seperti halnya RUU ini. Aturan mengenai institusi mana yang lebih berhak atau berkompeten menangani sengketa perbankan tidak lain merupakan wilayah atau rezim kekuasaan kehakiman. Secara metodologis hal ini menyalahi Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegasikan suatu asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka, usulan mengenai masuknya pasal 52 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa bank syariah harus ditolak demi hukum.

Peran dan Sikap ICMI
Pada awalnya ICMI ikut mendorong diterbitkannya RUU Ekonomi Syariah. Bahkan dapat dikatakan ICMI merupakan salah satu sponsor utama diterapkannya prinsip ekonomi syariah di Indonesia, meskipun ada di kalangan orang Islam sendiri, termasuk dikalangan intelektual Islam yang belum yakin mengenai ketepatan ekonomi syariah sebagai resep bagi pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia. Masalahnya adalah, bukan karena kekurangpahaman terhadap ekonomi syariah, tetapi praktek ini memang memerlukan ‘keyakinan’ untuk di praktekkan. Buku-buku mengenai ekonomi syariah sudah cukup memadai dan banyak beredar di masyarakat.
Sebenarnya keperluan akan ekonomi syariah sebagai resep alternatif bagi pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, tidaklah dapat diragukan lagi. Cobalah kita perhatikan perkembangan berikut;
[1]. Sejak tahun 1980 hingga saat ini pengangguran terus meningkat di Indonesia. Saat ini pengangguran barangkali sudah mencapai 11 % atau mendekati 11 juta orang. Ini adalah penganggur penuh; belum separoh pengangguran yang berjumalah antara 35-40 % angkatan kerja. Tentu dengan itu juga kemiskinan bertambah sulit diberantas, walaupun sudah banyak dana pemerintah yang dikerahkan untuk itu.
[2]. Kesenjangan meningkat. Sebagian amat kecil pengusaha menjadi amat kaya dan sebagian besar tertinggal jauh. Kelas menengah yang tercipta adalah kelas menengah yang rapuh dan diantara anggota kelas menengah ini banyak yang a-nasionalis, menjadikan Indonesia hanya sebatas ‘sapi perahan’; mereka menyimpan uang surplusnya di Singapura, Tokyo dan tempat-tempat lain di dunia yang mereka anggap lebih aman. Dan yang terjadi akhirnya adalah keadialan sosial semakin jauh.
[3]. Kejahatan meningkat, termasuk kejahatan korupsi sampai ratusan %; dan [4]. Daya saing masyarakat Indonesia makin rendah, demikian juga posisi sumberdaya manusianya (SDM) dalam perbandingan dengan SDM dunia. Dan lain-lain.
Atas dasar kenyataan inilah, dapat disampaikan pembangunan di Indonesia telah ‘gagal’ menerjemahkan kemauan dasar Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain, pola pikir dan ajaran ekonomi yang mendasari pembangunan Indonesia pasca-kemerdekaan telah gagal. Ajaran dan paradigma ekonomi yang gagal itu adalah ajaran dan paradigma ekonomi neoclassic. Kegagalan ini didukung oleh karena resep-resep yang digunakan adalah resep-resep berbasis faham materialisme dan individualisme, faham-faham yang ditentang oleh para pendiri Republik. Mereka akhirnya mencari faham ekonomi yang cocok untuk Republik Indonesia yang berbasis pada kemanusiaan yang adil dan beradab dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Faham yang demikian itu saya sebut ekonomi syariah.
Faham ini sebenarnya belaku universal. Artinya tidak hanya akan memberi keuntungan pada umat Islam saja, tetapi berusaha menampilkan wajah humanis dan adil. Meskipun, pemahaman ini terus harus disosialisasikan terutama terhadap umat non-muslim, yang kadang alergi dengan penerapan prinsip-prinsip Islam. Penolakan Partai Damai Sejahtera terhadap RUU Syariah beberapa waktu lalu dinilai sebagi sikap yang ngotot tanpa argumentasi yang memadai. Pembahasan terhadap RUU ini sudah demokratis, dan justru banyak yang menilai bahwa bentuk penolakan yang terjadi adalah sikap apriori dan mengabaikan kepentingan orang banyak.
Sikap ngotot yang muncul pada pembahasan itu menunjukan betapa kentalnya egoisme agama, meskipun di negara yang tidak majoritas beragama Islam seperti di Inggris, perbankan syariah telah diimplementasikan dan berkembang pesat.
Melihat perkembangan ini, yang perlu diambil sikap dari ICMI sebagai institusi yang mendorong RUU Ekonomi Syariah adalah sosialisasi pemaham prinsip-prinsip universalitas ekonomi syariah. Sebab, di banyak kalangan, termasuk intelektual Islam sendiri, masih ada yang menolak prinsip-prinsip yang terbukti di beberapa negara telah memajukan perekonomian mereka. Bukan justru tertinggal dengan isu-isu yang akan memundurkan pemahaman keislaman dan keuniversalan sistem ekonomi ini.

Harapan dan Tantangan
Kondisi perbankan syariah pada tahun mendatang diperkirakan akan terus membaik. Ini terbukti dengan masih tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Dalam rangka peningkatan jangkauan melalui kemudahan untuk membuka kantor pelayanan, diharapkan dapat memberikan pengaruh pada minat masyarakat.
Industri keuangan syariah secara internasional menunjukkan pertumbuhan sangat tinggi, yang memberikan peluang besar bagi sistem keuangan syariah. Harapan dapat menerbitkan sukuk menjadi semakin besar dengan minat pemerintah menerbitkan global sukuk berdenominasi valuta asing.
Sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan meningkatnya minat masyarakat, perbankan syariah menghadapi tantangan besar. Dalam usia relatif muda, setidaknya ada tiga tantangan besar ekonomi Islam. Pertama, ujian atas kredibiltas sistem ekonomi dan keuangannya. Kedua, bagaimana ekonomi syariah dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kemiskinan serta pengangguran. Ketiga, perangkat peraturan, hukum, dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional.
Prinsip-prinsip ekonomi syariah antara lain: kegiatan ekonomi syariah harus memberikan nilai tambah, berbasiskan tidak hanya dunia tetapi juga akhirat, pelaku ekonomi syariah harus memegang teguh kejujuran dan keadilan, serta menjalin semangat kebersamaan dan kerja keras. Artinya, Gerakan Ekonomi Syariah di dalam rangka menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan bangsa sebagai akibat dari krisis ekonomi, moneter dan sosial, mendapat sambutan luas bahkan dari pemerintah RI sendiri. Dukungan ini adalah upaya pengembangan ekonomi berbasiskan kejujuran, keadilan, keduniaan dan keakhiratan.
Ekonomi syariah yang berlandaskan etika moral diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan bangsa seperti pengangguran, kemiskinan, kebodohan, kesenjangan, kemunafikan, KKN, moral hazard dan sebagainya. Penerapan prinsip kejujuran akan menghilangkan praktek rekayasa keuangan yang dapat mengakibatkan penggelembungan aset/harta dan keuntungan perusahaan yang semu. Penerapan prinsip keadilan dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan serta menghilangkan kezaliman antara lembaga bisnis dengan mitra usahanya, antara kelompok masyarakat kaya dengan kelompok masyarakat miskin. Wallahualam Bishawab.*

M. Syarifien Maloko, M.Si, MM:

“Kecerdasan Spiritualitas Kita Masih Terabaikan”

Pendidikan, di Indonesia, sampai saat ini belum mengalami kemajuan. Bahkan, pemahaman kita tentang esensi dan fungsi pendidikan belum sepenuhnya dimengerti. Oleh pelaku pendidikan sendiri, pendidikan belum bisa diwujudkan ke dalam suatu praktek yang menjamin adanya kemajuan bagi bangsa. Oleh pelaku pemerintahanpun, pendidikan belum juga mendapatkan “tempat yang layak”, paling tidak jika dilihat dari kemauan mewujudkan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Bagaimana sesungguhnya permasalahan ini dilihat? Berikut wawancara Masad Masrur dari Elcendikia dengan M. Syarifien Maloko, M.Si, MM, Dosen di STAI-PTDII Jakarta sejak 1982 dan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun dari sejak 2001 hingga sekarang. Ia juga Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil DKI Jakarta.

Sampai saat ini, pemahaman kita tentang pendidikan dan pentingnya pendidikan untuk peningkatan sumberdaya manusia, masih kurang. Sampai saat ini, pemahaman kita tentang tingkat kemampuan seseorang juga masih dangkal. Paling tidak jika dilihat dari penempatan porsi IQ (Inteligensi Quotient) lebih banyak dibanding EQ (Emosional Quotient) dan SQ (Spiritual Quotient) pada kurikulum pendidikan nasional kita. Menurut anda, bagaimana sesungguhnya menempatkan kemampuan seseorang agar mencapai taraf yang baik melalui proses pendidikan?

Secara eksplisit sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Pendidikan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah mewujudkan suasana belajar spiritual dan potensi-potensi yang lain seperti: pengendailian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan masyarakat bangsa dan negara.
Dengan kata lain bahwa pendidikan itu adalah sebuah usaha sadar yang dilakukan untuk memberdayakan secara optimal potensi-potensi diri manusia. Sehingga menjadi manusia yang bermanfaat, tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi masyarakat. Prinsip ini juga sejalan dengan hadits rasulullah, bahwa manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi masyarakat.
Menjadikan manusia bermanfaat sebagai manusia yang mempunyai nilai lebih, hanya dimungkinkan apabila ada proses menumbuhkan atau memunculkan potensi diri yang secara alami. Hal ini adalah hal yang kemudian dalam hadits itu, pendidikan menjadi sebuah kebutuhan azasi. Karena itu, diwajibkan pada setiap manusia sejak lahir sampai meninggal untuk menuntut ilmu atau mendapatkan pendidikan.
Potensi diri itu anugerah Tuhan kepada manusia ciptaan Tuhan. Yang membedakan hanyalah pengembangan dan pemberdayaan potensi diri dalam diri manusia itu, sehingga outputnya pada strata atau tingkatan manusia cerdas, sedang atau kurang. Meski, pada dasarnya sama.
Dalam manejemen, ada IQ, EQ dan SQ, yang ketiganya ada dalam diri manusia. Tetapi outputnya, bagaimana manusia mengekspresikannya, tergantung dari kesadaran manusia melakukan proses pembelajaran dan keteladanan. Jadi manusia yang secara optimal mengikuti proses pendidikan adalah orang yang sengaja memproses diri untuk memperdayakan potensi diri.
Proses manusia merespon menangkap sinyal atau informasi itu beda, walaupun mempunyai potensi yang sama. Apalagi kalau dengan sengaja tidak mengikuti proses pendidikan, berarti potensi dirinya tidak diberdayakan. Di dalam Islam ditegaskan bahwa Allah akan menggangkat derajat orang yang berilmu.

Apakah peningkatan tingkat kemampuan seseorang akan terjadi hanya jika ada faktor pembelajaran dari luar dirinya (pengalamannya)?

Ada, tapi tidak seluruhnya. Ini adalah satu faktorm, bahwa untuk meningkatkan potensi diri seseorang, harus ada rangsangan dari luar dirinya. Tetapi, yang terpenting adalah kemampuan diri manusia dalam merespon apa yang terjadi dilura itu. Apa yang dia dengar akan melalui proses analisis di fikiran. Kalau kualitasnya bagus maka ia potensial untuk menerima itu, tetapi kalau responnya lambat, misalnya ada struktur syarafnya yang kurang berfungsi maka ia mernganalisisnya tidak sempurna. Jadi ada dua faktor, yaitu dari luar, yaitu unsur yang dengan sengaja difasilitasi, yaitu usaha sadar yang dilakukan yaitu melalui proses pendidikan. Dan, faktor kedua yaitu kesiapan manusia itu merespon informasi dari luar, atau kesempurnaan manusia dalam merespon yang dari luar itu.

Jadi apakah pendidikan ini faktor luar?Sebab, pendidikan ini adalah salah satu bentuk kegiatan merangsang seseorang untuk memaksimalkan kemampuannya?

Tidak begitu prespektifnya. Pendidikan itu wajib, bagi yang tahu wajib mengajarkannya, sementara bagi yang tidak tahu, maka ia wajib belajar. Jadi manusia wajib memiliki pengetahuan. Di Barat sendiri, yang katanya menafikkan agama dalam struktut berfikir, dalam kehidupan saja mengakui bahwa tidak satupun persoalan dalam kehidupan ini yang tidak bergantung dengan pendidikan. Dan hal ini sejalan dengan hadits kewajiban menuntut ilmu ialah minal mahdi illal lahdi, pendidikan adalah proses yang berlangsung sepajang hayat. Oleh sebab itu produk kerja orang yang berilmu dengan produk kerja orang yang tidak berilmu, beda kualitasnya. Maka pendidikan itu wajib hukumnya.
Negara mempunyai kewajiban menfasilitasi sarana sekolah, membayar guru dan sebagainya. Dan masyarakatnya wajib belajar. Hal ini dilakukan agar supaya pendidikan bisa terpimpin, terarah, untuk memberdayakan secara potensi diri optimal.

Peran pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia, adalah wajib. Sampai saat ini kita mendapati pengertian pendidikan dalam UU Sisdiknas, sudah bagus. Namun, penerapan di lapangan ternyata tidak sesuai, sehingga kita masih mendapati dikotomi pendidikan agama dan non-agama.

Sebetulnya dalam UU 20/2003 tentang Pendidikan sudah mengatur. Misalnya, pasal satu mengatakan bahwa pendidikan adalah salah satu usaha sadar yang dimaksudkan untuk mengembangkan potensi manusia untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Nah, spiritual ini adalah persoalan pertama. Baru yang lain-lain, misalnya masalah intelektual, kepribadian, ketrampilan dan lainnya.
Dalam penerapannya ada dikotomi, atau masih terjadi sekularisasi dalam dunia pendidikan. Misalnya ada pendidikan agama, ada pendidikan umum. Pendidikan agama mendapat porsi yang tidak sebanding dengan pendidikan umum. Dikotomi ini yang hanya melahirkan kecerdasan akal saja, soal benar-salah bukan urusan pendidikan, pendidikan hanya berkaitan dengan pintar-bodoh.
Karena yang membuat UU ini adalah manusia, maka penerapan pendidikan ada kecenderungan dari manusianya, pola fikirnya, pola nalarnya. Apakah konsisten dengan apa dengan apa yang dituangkan dalam hukum positif atau akan membias. Ada skala prioritas yang cenderung menjadi sekularisasi pemikiran, sekularisasi pendidikan. Sehingga terbagi menjadi pendidikan agama dan pendidikan umum.
Dikotomi ini mengemuka, ketika kita melihat bagaimana pemerintah memfasilitasi pendidikan agama dan pendidikan umum. Ini adalah kondisi yang menurut saya tidak berimbang. Atau inkonsistensi dengan UU. Misalnya mata pelajaran agama, hanya dua jam, sementara mata pelajaran yang lain jauh lebih banyak. Ini merupakan kedzoliman atau inkosistensi terhadap amanah UU.

Membahas pendidikan yang diatur oleh pemerintah, mau tidak mau kita akan berbenturan dengan problem politik di negeri ini. Apakah dunia pendidikan bisa bersih dari kepentingan politik seperti yang terjadi saat ini?

Politik tidak bisa dihindari, karena mengurus negara itu harus berkecimpung dalam duani politik. Sadar atau tidak, bahkan orang yang alergi dengan politikpun ketika ia berurusan dengan negara, dia terlibat dalam aktivitas politik.

Termasuk belum terwujudnya anggaran pendidikan 20% dari APBN. Apakah ini juga merupakan salah satu akibat dari terik-menarik politik, ataukah memang pemerintah belum mampu secara ekonomi, sehingga anggaran untuk membayar hutang Negara misalnya, harus di prioritaskan dibanding membayar dana pendidikan?

Persoalannya adalah kembali pada integritas, mentalitas person yang kebetulan menjadi pengambil kebijakan. Kemana kecenderungan dia.
Sadar atau tidak, pelencengan atau penyimpangan itu melahirkan manusia yang tidak utuh. Manusia yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi tidak memperhatikan pemerataan ekonomi. Manusia hanya mengejar kesehatan fisik tetapi petumbuhan, perkembangan rohani terabaikan. Inilah akibat terjadinya dikotomi itu. Kita meramalkan pada masa Orde Baru tarap kemajuan ekonomi kita menjadi macan di Asia, bisa swasembada. Tapi pada saat krisis moneter 1998, dengan sangat mudahnya runtuh dan hancur.
Kenapa? Landasan pembangunan mentalitas tidak disiapkan secara baik. Pembangunan fisik di atas puing-puing reruntuhan moral atau jiwa spiritual yang sangat rapuh. Orang cenderung menghalalkan segala cara yang penting dia survive tidak perduli jerit tangis orang lain.
Dalam Islam, doa orang yang teraniaya itu tanpa hijab dikabulkan Tuhan. Dan ketika masyarakat ini peras keringat, banting tulang dan kemudian haknya dirampas didzolimi, dan mereka menjerit dan merintih, inilah akumulasi ketidakadilan yang kemudian muncullah kehancuran di muka bumi.
Alokasi 20% secara nasional belum tercapai, ini inkosistensi. Sebenarnya itu harus menjadi sebuah poin untuk men-just pemerintah yang telah melakukan tindakan pelanggaran atau penyimpangan terhadap undang-undang. Tapi kita tidak konsisten juga. Kita mentolerir pelanggaran itu. Kalau merasa tidak mampu, ubah undang-undangnya yang menulis 20% anggaran pendidikan, supaya kita tidak kena penalti. Ini kan antara keinginan dengan realita jauh berbeda. Kalau bukan munafik apa namanya?
Ini yang terjadi dengan anak didik kita. Yang kita nilai mereka sebagai menjadi putra-putri terbaik bangsa adalah orang-orang yang mengejar angka, mengejar nilai formal 8, 9, 10. Padahal moralnya, mentalitasnya, spritualnya juga mesti diberikan porsi lebih dalam kurikulum kita.

Selama ini, ukuran keberhasilan kita hanyalah ukuran kuantitatif, yaitu nilai 6-10. Tetapi mengukur moral seseorang yang menjadi salah satu bentuk keberhasilan pendidikan, sangat sulit. Dan kurikulum kita tidak memberikan porsi pendidikan moral-spiritual yang aakhirnya bisa diukur dengan angka 6-10. Bagaimana menurut anda?

Untuk mengukur moral-spritual itu kualitatif, tapi itu harus tergambar dalam kurikulum di sekolah. Dengan rendahnya tingkat pendapatan guru, maka guru agama tidak hanya mengajar tapi mencari perkerjaan sambilan diluar. Dengan demikian persiapan mengajar menjadi kurang. Bagaimana menilai hanya ketramilan anak menjawab soal-soal. Bagaimana anak itu sholat, puasa, tidak menjadi ukuran anak itu sukses atau tidak? Dasarnya bagimana membangun spiritual, baru yang lainya.
Padahal dalam UU Pendidikan ini, tujuannya adalah jelas, yaitu agar anak didik itu bisa menjadi manusia yang beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru yang berilmu, cakap dan lain sebagainya. Artinya, letak pendidikan ini sudah benar, tapi dalam implementasinya terjadi kesenjangan.

Saat ini, biaya pendidikan menjadi amat mahal. Padahal, ongkos pendidikan ini mestinya ditanggung oleh negara. Dan ironisnya, sekolah-sekolah atau universitas-universitas negeri justru makin mahal, dan masyarakat makin sulit menjangkau pendidikan. Sementara itu, pendidikan non-formal, sebetunya juga merupakan salah satu bentuk alternatif pendidikan yang baik?

Itu betul, tetapi jika yang sedang kita bicarakan ini adalah perspektif tanggungjawab pemerintah, maka kita berbicara dalam parameter ini. Apa yang diberikan oleh negara, secara teori, instrumen, UU, itu sudah betul, tetapi ketika sudah berjalan nuansa politisnya terlalu kental. Karena pelaku-pelakunya adalah manusia yang politis, birokrat, yang di eksekutif. Mereka inilah yang mesti dikontrol, sehingga antara harapan dan teori ini dapat diwujudkan, dan menghindari dampak-dampak yang muncul akibat pendidikan di negeri kita yang sebenarnya belum bisa melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh luar, misalnya sekularisme dan lain sebagainya.
Ketika pemerintah menaikan biaya pendidikan, masyarakat menilai pendidikan mahal. Saya sendiri berprinsip, pendidikan memang tidak murah, karena dia memang harus mahal karena pendidikan itulah yang menentukan nilai atau harga manusia. Nilai manusia itu bisa terukur berapa modal yang harus dikeluarkan untuk melakukan proses pendidikan. Martabat manusia ditentukan oleh pendidikan. Bahkan Tuhan sendiri menaikan derajat orang yang berilmu, artinya begitu besar penghargaan yang diberikan Tuhan kepada orang yang berilmu.
Tapi celakanya ketika sistem pendidikian atau filosofi pendidikan negara ini hanya mendahulukan kecerdasan akal manusia, maka ia memberikan output kepada masyarakat yang justru melakukan kejahatan-kejahatan. Padahal mereka itu adalah orang-orang pintar.
Sehingga orang menjadi cenderung apatis, buat apa bayar mahal-mahal, toh akhirnya menjadi penjahat. Tindakan kriminal memang dilakukan orang-orang yang secara formal mempunyai pendidikan tinggi. Karena yang dikejar itu hanya kecerdasan akal semata tanpa diimbangi kecerdasan spritual.
Jadi ketika pemerintah menaikan hanga pendidikan jadi tidak sepadan, karena akhirnya pendidikan hanya melahirkan para koruptor. Sebaliknya, sekolah agama yang mendahulukan pendidikan spritual, justru perhatian pemerintah tidak sebanding. Dan dunia lebih memberi penghargaan lebih tinggi kepada orang yang cerdas secara akal dibanding yang cerdas secara spritual.
Bahasa kasarnya, honor guru privat matematika, fisika, kimia, lebih tinggi dibanding dengan honor guru agama. Ironisnya, masyarakat menjastifikasi seperti itu. Inilah akibat prodak kebijakan yang tidak seimbang, ketika banyak orang yang semakin pintar, tetapi semakin banyak kejahatan-kejahatan yang justru muncul karenanya.

Tetapi inilah yang terjadi, bahwa angka-angka formal yang didapat oleh seseorang dalam isazah kelulusannya adalah yang mendapat banyak kesempatan untuk bisa bekerja dan dihargai kemampuannya.
.
Betul. Dunia memang sedang digiring untuk mempertuhankan Akal, dunia sedang digiring untuk memberi penghormatan tidak yang proporsional kepada orang yang cerdas secara spiritual. Mendzolimi orang yang cerdas secara spiritual. Penghormatan apa yang diberikan kepada orang yang cerdas EQ dan SQ nya?
Kita tidak ingin juga kalau SQ-nya menjadi lebih mahal, minimal berimbanglah!
Jadi orang tahu sekolah bukan karena ingin cerdas saja tapi karena benar, sehingga ketika ia cerdas secara akal, dia juga punya kemampuan spiritual.
Dalam bahasa P4 dulu, inilah yang dimaksud tepo seliro. Persoalan dosa, salah benar, ini adalah persoalan spiritual, tanggung jawab moral manusia kepada Tuhannya. Hal ini terabaikan dalam sistem pedidikan nasional. Harus ada redesain tentang filosofi pendidikan kita. Kalau ini sudah benar, harus ada pengawasan yang cukup ketat, sehingga betul-betul melahirkan manusia yang tidak hanya cerdas akal tapi juga emosi dan spiritualnya.
Mereka inilah yang memberikan manfaat, sebab semakin optimal manusia memberdayakan IQ, EQ dan SQ nya. Maka semangkin bermanfaat bagi masyarakat, dan ini yang kita harapkan.

Kalau pendidikan mahal, akhirnya hanya orang yang berpunyalah yang mampu mengejar pendidikan. Sementara di dunia ini tidak semua orang kaya dan mampu mengejar letertinggalan pendidikan. Jadi ada ketidakadilan ekonomi, yaitu orang-orang miskin tidak akan mampu mengenyam pendidikan. Bahkan ada buku judulnya; Orang Miskin Dilarang Sekolah. Bagaimana pendapat anda?

Itulah yang menjadi tugas negara. Negara diwajibkan memfasilitasi masyarakat yang tidak mampu sehingga semua kalangan dapat mengeyam pendidikan. Tugas negara adalah mencerdaskan masyarakat. Sediakan sarana pendidikan yang murah dan terjangkau dan berkualitas!
Kita sudah senang ada program wajib belajar 12 tahun, walaupun sudah sangat terlambat, kita sudah lebih dari 60 tahun merdeka. Dan meskipun begitu, ternyata masih banyak sangat banyak sekolah yang belum membebaskan biaya pendidikan.

Menurut anda sendiri, kenapa pemerintah sangat lambat dalam merespon keterlambatan kemajuan pendidikan, seperti misalnya soal anggaran 20% untuk pendidikan?

Ini soal skala prioritas. Yaitu kembali kepada subjektifitas manusia penyeleggara negara. Setiap manusia, setiap manusia punya gaya dan kembali lagi pada persoalan politik.

Apakah pendidikan non-formal dapat menjadi alternatif untuk mendapatkan kualitas pendidikan seseorang?

Dalam kultur masyarakat negara berkembang, masyarakat begitu majemuk. Baik tingkat kecerdasannya, ekonominya dan sebagainya. Dalam konsisi kemajemukan ini, kita tidak bisa menghasilkan yang sama ketika pendidikan kita serahkan kepada masyarakat, pemerintah harus mengontrol. Sebab kalau tidak, bisa menjadi “suka-sukanya masyarakat’ dalam melakukan pendidikannya. Dengan kemampuan yang berbeda seperti itu, coba bayangkan apa yang akan di hasilkan dari kualitas pendidikan yang diserahkan pada masyarakat.
Itulah makanya kenapa pendidikan tidak bisa diswastakan. Tetapi soal ekonomi bisa saja. Karena negara sedang mendesain, bagaimana akselerasi kemajuan negara dan bangsa ini melalui manusia-manusia yang punya potensi. Makanya pendidikan nasional betul-betul menjadi standar. Kemudian ada muatan lokalnya.
Sebetulnya Ujian Nasional itu, saya setuju. Negara harus punya standar dalam mengevaluasi sampai di tingkat mana kemajuan pendidikan.

Kalau tidak bisa diswastakan, kenapa sekarang ini sekolah-sekolah negeri justru diswastakan menjadi BHMN yang makin membuat sekolah mahal?

Itulah yang membuat saya tidak setuju. Kalau negara berkembang tidak mungkin. Apakah masyarakat sudah siap? Sebab akhirnya pendidikan menjadi komersil.
Yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini bukan hanya materi atau kekayaan lama. Tetapi besarnya jumlah penduduk inipun juga menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Ini juga menjadi tanggungjawab negara, tidak boleh diswastakan.
Jika masyarakat ikut menyelenggarakan pendidikan, itu oke. Tapi menyerahkan pendidikan ke masyarakat, jangan. Jadi menjadikan sekolah-sekolah negeri menjadi BHMN itu salah.
***

Soal kualitas guru. Kita melihat ada usaha untuk melakukan sertifikasi guru agar lebih baik dalam mengajar. Menurut anda apakah usaha ini akan berhasil?

Ini sebuah ikhtiar untuk meningkatkan kualitas guru, tetapi bagimana menjadikan anak didik bukan hanya pintar tapi juga benar.
Siswa tawuran, guru yang disalahkan. Kemudian murid bolos, ikut gang motor, narkoba, kita juga sering tidak adil menilai guru. Berapa persen perhatian yang bisa diberikan guru? Bagaimana perlakuan negara terhadap mereka, mereka hanya medapat gelar pahlawan tanpa tanda jasa, sementara, setiap ada persolan sekolah guru yang disalahkan. Kita memberi beban kepada guru, luar biasa.
Untuk merubah watak, mental manusia menjadi baik, bukan soal mudah. Orang bisa jadi presiden, tahu alif, baa, taa dari guru. Apa yang sudah kita berikan pada guru. Gajinya, kesehteraannya, pensiunnya, naiknya seperti deret hitung sedangkan kebutuhan manusia naiknya seperti deret ukur.
Bagaimana mengatasi ini? Harus ada skala prioritas. Misalnya, realisasikan anggaran pendidikan 20%. Siapapun yang menjadi presiden ini harus menjadi prioritas, dan tingkat ketergantungan negara kepada luar negeri harus lebih sedikit, lebih rendah.

Apakah ikhtiar seperti ini sudah cukup memenuhi usaha kita dalam meningkatkan derajat pendidikan?

Coba, mari kita sebar angket, berapa banyak orang yang berminat menjadi guru. Terlalu sedikit.
Kenapa orang kurang berminat menjadi guru? Karena orang tahu gaji guru rendah sekali. Harga guru di masyarakat rendah betul. Itu yang membuat kesan bahwa menjadi guru itu adalah perkerjaan terakhir setelah di lain tempat sudah tidak ada lagi perkerjaan.
Akhirnya, kualiatas guru menjadi sangat terbatas. Untuk menjadi guru sangat mudah dan itu juga hanya orang-orang sisa-sisa. Bukan manusia pilihan, atau bahkan merupakan perkerjaan sambilan.
Tadinya, saya sudah gembira pendidikan diotomikan dan diserahkan pada pemerintah daerah. Kita berharap kesejahteraan guru lebih diperhatikan. Tapi celakanya lagi kondisi di daerah itu tidak sama dan merata. Artinya, tunjangan guru DKI dan daerah lainya berbeda. DKI lebih besar.
Jadi harus ada sentralisasi kebijakan, harus ada standar nasional.
Ketika kita berbicara tetang generasi masa depan, guru menjadi tulang punggunya. Bahwa pahlawan tanpa tanda tanda jasa itulah mereka, tapi apa penghargaan yang kita berikan pada mereka. Profesi guru adalah profesi yang sangat terhormat, tetapi penghargaan jangan dikecilkan seperti itu. Sebab, akibatnya guru sulit konsentrasi mengajar. Ia harus memikirkan, bagaimana bisa punya rumah sendiri kalau gajinyakecil.
Bagaimana kharisama guru dihadapan muridnya, guru naik sepeda murid naik motor, guru naik motor, murid naik mobil. Banyak juga guru yang menjadi tukang ojek.
Kenapa kita hanya mencemaskan hutang luar negeri malah tidak mencemaskan masa depan generasi. Akibatnya, guru tidak siap mengajar karena kerja sambilan, dan murid yang dihasilkan akan tidak lebih baik dari sekarang.
***

Kemudian kita beralih soal pendidikan yang bias jender. Sebab nyatanya pendidikan tidak menempatkan perempuan pada porsi yang sama dengan laki-laki. Kita meihat, saat ini banyak juga perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, sementara mereka sangat rendah kualitasnya.

Di Islam tidak ada bias gender. Memang ada disitegrasi antara konsep dan realitas. Kalau kita bicara konsep maka dalam konsep Islam, pendidikan itu diwajibkan bagi muslim dan muslimah, tidak ada persoalan gender. Karena potensi yang diberikan Allah itu sama pada setiap manusia. Tapi ketika memilih lapangan pekerjaan menjadi berbeda sesuai dengan kodrat manusia itu.
Masih ada bias gender karena warisan budaya yang destruktif, itulah harus dikembalikan. Bahwa kesempatan menjadi orang pintar, orang yang dihormati tidak hanya bagi laki-laki, tapi perempuan juga.
Allah tidak membedakan jenis kelamin, yang utama adalah yang paling beriman. Dalam masa rasul berapa banyak ulama-ulama wanita, tokoh wanita. Kecuali nabi tidak ada wanita.
***

Tingkat pendidikan biasanya berkorelasi dengan pengangguran dan kemiskinan. Sebetulnya darimana dulu kita memulai melakukan perbaikan untuk pebaikan kualitas sebuah peradaban?
Seorang sosialog Islam mencatat sembilan item prasyarat untuk membangun sebuah peradaban. Salah satunya adalah pendidikan.
Di Jepang misalnya, orang baru lahir sudah menjadi tanggungan negara. Negara sudah memberi sekian uang kepada mereka. Tapi di Indonesia terbalik, orang baru lahir dia sudah punya beban hutang dari negara. Itulah realitas kehidupan kita.
Pepatah Barat, long live education” dan itu sudah menjadi need. Bagi kita, makan nasi merupakan sebuah kebutuhan. Ketika kita naik pesawat, apa bedanya orang bule dengan kita? Orang bule baca buku, sedangkan kita tidur atau makan. Jadi soal baca, ilmu itu sudah jadi kebutuhan buat meraka. Budaya baca dikalangan kita tidak ada.
Boro-boro baca koran, nggak ada waktu. Kita sibuk urus anak dan sebagainya. Orang Barat marah sekali kalau anak-anak mereka tidak sekolah.

Kalau begitu, menurut anda, sampai berapa tahun lagi bangsa kita mampu mengejar ketertinggalan bangsa ini dengan kemajuan negara-negara lain di dunia?

Peninggalan, atau kasus-kasus lama, misalnya pemerintah yang harus membayar hutang pada luar negeri melenakan kita terhadap pendidikan. Karena biaya untuk membayar hutang. Namun, jika anggaran itu kita gunakan untuk meningkatkan pendidikan, maka kemiskinan itu bisa kita atasi sehingga berangsur-angsur kualitas SDM kita meningkat dan permasalahan ekonomi itu bisa diatasi. Inilah fungsinya pendidikan itu.
***

M. Taufik:

“Jakarta Perlu Empat Wakil Gubernur”

Momentum Pilkada DKI Jakarta tahun 2007 merupakan salah satu syarat penting adanya ikhtiar perubahan. Calon-calon yang bertanding harus memahami betul persoalan Jakarta. Pemerintahan Jakarta pun juga harus mengalami perubahan dan perbaikan, perlu ada empat wakil gubernur yang ditunjuk oleh gubernur terpilih yang kemudian menjalankan UU 34/1999 yang saat ini masih direvisi. Berikut wawancara dengan M. Taufik, Direktur LSM Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ), yang menyampaikan usulan perubahan dan pemecahan problem pemerintahan di Jakarta;

Elcendikia:
Sejak Reformasi, kran demokratisasi di Indonesia, makin terbuka. Khususnya di DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia, bagaimana anda menanggapi era keterbukaan saat ini, dalam konteks DKI Jakarta?

M. Taufik:
Reformasi/perubahan itu mestinya seluruh pemerintahan daerah, apalagi Jakarta sebagai Ibukota Negara, harus ikut terlibat melakukan perubahan-perubahan itu. Pemerintahannya, DPRDnya, harus masuk dalam lingkaran perubahan, harus komitmen untuk merubah perilaku-perilaku menyelenggarakan pemerintahan masa lampau pada perilaku-perilaku dengan menyelenggarakan pemerintahan sekarang dan yang akan datang.
Yaitu menjadi pelayan publik yang betul, kemudian pintu-pintu demokrasi yang dulu tertutup itu harus dibuka lebar-lebar. Sehingga seluruh stake holder yang ada di Jakarta itu harus dilibatkan dalam setiap kebijakan-kebijakan, paling tidak ia diminta pandangan-pandangannya, pikiran-pikirannya diserap sehingga ada keterbukaan sehingga dalam produknya tidak ada penolakan dari publik itu sendiri. Selama ini ada penolakan karena publik dalam memproses suatu kebijakan kebanyakan tidak dilibatkan, sehingga ketika kebijakan itu dilaksanakan, publik Jakarta merasa tidak pernah dilibatkan.

Elcendikia:
Sesudah kran demokrasi terbuka publik menuntut adanya proses pemerintahan yang desentralisasi, dan fungsi, kewenangan dan pengawasan menjadi amat penting. Dalam pemerintahan DKI yang kini berjalan, bentuk-bentuk kewenangan seperti itu sudah adakah?

M. Taufik:
Sejak reformasi perkembangan pemerintahan Jakarta berkembang lebih baik jika disbanding dengan pemerintahan sebelum reformasi. Seperti misalnya adalah di masyarakat Jakarta secara teori dan praktek, masyarakat apalagi masyarakat miskinnya, di Jakarta kalau ingin memeriksakan kesehatannya sudah gratis lho. Itu ada anggarannya di APBD. Kemudian anggaran pendidikannya di APBD sudah 20%, ini besar, jadi pendidikan sampai tingkat SLTP rasanya sudah nggak bayar.
Ini kan terjadi karena perubahan-perubahan tadi, dan kedepan harus lebih baik lagi. Kesejahteraan guru di Jakarta misalnya, ini lebih baik dari daerah-daerah lain, karena ada uang kesejahteraan yang dikeluarkan DKI. Saya kira ini suatu visi yang menarik dari pemerintahan DKI yang membangun bangsa dari dunia pendidikan. Ini mestinya menjadi trend bagi pemerintahan daerah di daerah-daerah lain.

Elcendikia:
Menghadapi Pilkada Langsung DKI Jakarta tahun ini, sebagai wujud dari dibukanya kran demokrasi di Indonesia, partai-partai politik yang ada perlu membangun sinergisitas untuk mencalonkan wakilnya sebagai Gubernur. Bagaimana tanggapan anda?

M. Taufik:
Yang perlu dipertimbangkan di DKI Jakarta adalah mengenai UU No. 34/1999. Sekarang itu tengah dilakukan perubahan-perubahan, perubahan ini kan berbarengan dengan Pilkada sehingga saya ingin mendesak pada pusat dan DPRD segera setelah seluruh kepentingan masyarakat Jakarta sudah terakomodir, agar segera diundangkan supaya itu menjadi landasan juga bagi pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, karena ini ada kakhususan. Kekhususan ini mestinya lebih jelas.
Kita tahu sekarang, partai politik agak susah menentukan pasangan antara Gubernur dan Calon Gubernur, tapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa partai politik itu konsentrasinya kepada pemilihan Gubernurnya. Seolah Wakil Gubernurnya hanya sebagai tambahan. Nah, dalam pikiran saya Jakarta sebagai ibukota negara dengan segala kompleksitasnya problemnya juga makin besar, sehingga saya mengusulkan bahwa pemilihan di DKI Jakarta itu hanya Gubernur. Wakil gubernurnya bisa lebih dari satu, yaitu ada empat orang, dan saya menyarankan bahwa wakil gubernur itu dari PNS (jabatan karier) supaya ada kesinambungan. Agar struktur pemerintahannya menjadi lebih jelas. Kalau wakil gubernurnya ada empat cara pengangkatannya adalah ditunjuk oleh gubernur dan disahkan oleh presiden. Empat ini mengurusi bidang pemerintahan, kesejahteraan, pembangunan sarana dan prasarana, perekonomian, ini lebih menjamin kelangsungan. Tidak ada konflik dalam perjalanan. Kalau satu paket seperti sekarang, bisa menjadi konflik. Kalau wakil gubernurnya dipilih oleh gubernurnya ke depan akan lebih singkron. Memang ada tawaran lain yaitu mengangkat deputi, tapi menurut saya sistem jadi tidak jelas karena sudah ada wakil gubernur. Deputi itu ada akalu sistem pemerintahannya tidak mempunyai wakil gubernur. Misal, Bank Indonesia. Lembaga ini tidak punya wakil tapi mempunyai banyak deputi.

Elcendikia:
Tapi, kalau ada penunjukan yang dilakukan, dalam hal ini apakah tidak terjadi anomali dalam proses demokrasi. Sebab kita kembali melakukan penunjukan wakil gubernur padahal kita sudah bersepakat untuk memilih gubernur dan wakilnya secara langsung melalui Pilkada?

M. Taufik:
Oh Enggak, karena yang dipilihnya gubernur. Saya tidak menghilangkan makna demokrasi. Kita kan melihat prosesnya, yaitu gubernurnya dipilih langsung oleh rakyat.
Saya mempunyai berbagai alasan, karena kompleksitas permasalahan Jakarta itu sehingga memerlukan lebih dari satu bidang. Wakil gubernur itu yang membidangi sesuai dengan kapasitasnya. Empat wakil gubernur itu sangat menunjang kinerja gubernur yang besar. Kemudian, Jakarta itu kan otonominya di tingkat propinsi nggak kebawah-bawah sehingga wajar kalau wakilnya bisa lebih.
Hal-hal yang seperti ini di negara lain juga ada, di Tokyo, Bangkok, Seoul itu malah wakil gubernurnya ditunjuk oleh gubernur dan disahkan oleh presiden. Malah di Amerika di Washington itu gubernurnya ditunjuk oleh presiden tanpa ada pemilihan, ini khusus untuk ibukota negara.
Masalahnya ini memang ibukota negara. Sehingga perangkat yang ada dibawahnya itulah yang dituntut bekerja lebih baik sehingga ditunjuk oleh gubernur.

Elcendikia:
Kandidat Gubernur DKI tahun ini masih berasal dari latar belakang Sipil dan Militer. Apakah dikotomi akan kembali muncul, atau sudah tidak relefan lagi bagi masyarakat DKI?

M. Taufik:
Enggak, bahkan dari pemilihan dulu dikotomi ini sudah usang. Karena sekarang yang sipil bisa jadi militer, dan militer bisa jadi sipil. Soal siapa yang bisa lebih tegas bukan dari latar belakang seperti itu. Makanya jangan pernah hanya coba-coba saja ketika mau mencalonkan sebagai gubernur, apalagi di Jakarta. Ini berbahaya. Yang penting ia adalah kapabel, memahami daerahnya itu. Ia harus paham Jakarta. Kalau ia belum paham dan baru kemudian belajar memahami Jakarta, akan ada waktu yeng terbuang.
Misalnya, orang harus mengukur diri, jangan bersyahwat kekuasaan. Jakarta harus dipikirkan 20 tahun kedepan. Makanya saya juga mendorong UU 34 itu segera disahkan, karena itu pegangan bagi calon gubernur yang akan datang. Ini harus diwujudkan sebelum Pilkada, sehingga ketika calon-calon gubernur itu menyampaikan visi-misinya mestinya mengarah pada perwujudan UU 34 itu. Kalau tidak mereka bisa mengarang.

Elcendikia:
Partai politik adalah penghasil kader yang akan melahirkan pemimpin bangsa ini. Instrumennya sudah ada, yaitu penyelenggaraan Pilkada, sebuah proses penyaringan pemimpin di tingkat daerah. Namun, Pilkada Jakarta tidak terlihat adanya kader partai politik yang berani mencalonkan diri sebagai gubernur. Apakah ini pertanda bahwa kaderisasi partai politik tidak berjalan dengan baik atau lebih disebabkan pada persoalan finansial? Menurut anda?

M. Taufik:
Pertama, karena memang ada trend untuk ingin menang. Juga tidak percaya diri. Kedua, siapapun butuh anggaran yang besar untuk mencalonkan diri menjadi gubernur. Ketiga, partai mestinya introspeksi, terutama dengan masalah kaderisasi, bukankah fungsi kehadiran partai politik itu sebagai tempat untuk menempa kepemimpinan, karena itu kaderisasi menjadi penting untuk menghasilkan calon pemimpin dari partai politik.
Trend ingin menang ini yang berbahaya. Akhirnya lembaga riset melalui polling menjadi populer dan laris sebagai instrumen mengidentifikasi ukuran seorang pemimpin.
Polling itu memang perlu, tetapi belum bisa menjadi ukuran karena banyak variable lain menentukan kriteria seseorang layak disebut pemimpin. Maka introspeksilah kepada partai politik jika dalam Pilkada ini partai politik yang ada di Jakarta menentukan calon pemimpinnya bukan kader asli partai mereka, melainkan calon yang distempel di atas kertas.

Elcendikia:
Dalam Pilkada DKI Jakarta yang akan dilaksanakan bulan Agustus 2007, akan menghasilkan pemimpin baru. Dan kita berharap kandidat gubernur yang akan maju, baik yang incumbent atau bukan, mempunyai komitmen untuk melanjutkan proses pembangunan di Jakarta. Apakah anda sepakat?

M. Taufik:
Wajib hukumnya untuk meneruskan pembangunan yang dilakukan oleh gubernur yang sekarang, sepanjang kebijakan itu bermanfaat. Misalnya busway, monorel yang akan dibangun dan sebagainya. Mestinya nggak ada pikiran untuk tidak meneruskannya. Harus ada keberanian terhadap gagasan yang selalu diawali penolakan. Pemimpin itu pada awalnya menjadi penting, harus berani menghadapi penolakan. Harusnya semua harus komitmen, baik yang incumbent maupun bukan. Akan lebih terjamin kalau wakil gubernurnya itu ada empat tadi. Sebab ini juga arah dari UU 34 itu tadi.

Elcendikia:
Apa harapan anda terhadap Pilkada DKI ke depan, terutama dalam menghasilkan pemimpin yang bisa melaksanakan pembangunan DKI Jakarta ke depan?

M. Taufik:
Sebenarnya begini, siapa yang mau dipilih adalah yang disodorkan oleh partai, komitmen awalnya adalah dari partai, karena UU mengatakan bahwa perekrutan kan dari partai, sehingga saringan pertama adalah dari partai baru kemudian dari rakyat. Setelah tokoh-tokoh ini disodorkan oleh partai, kita ajari rakyat memilih dengan dasar pemikiran bukan pencitraan. Kapabel nggak calon pemimpin yang akan mereka pilih. Ada cita-cita dari mereka untuk mengarahkan Jakarta maju seperti negara-negara lain.
Jika kita berharap duapuluh tahun atau tigapuluh tahun lagi Jakarta dapat setara dengan ibukota negara maju syarat utamanya adalah memilih pemimpin atau gubernur yang akan datang mempunyai reputasi yang tegas, cerdas dan memiliki track record yang kapabel serta pengalaman yang menunjang dalam jenjang birokrasi dan mengetahui betul tentang seluk-beluk permasalahan Jakarta. Semoga.

Ir. Akbar Tandjung:

“Jakarta Perlu dikelola dengan cara good corporate governance”

Negara Republik Indonesia adalah negara terbesar yang berhasil mempraktekkan nilai-nilai demokrasi. Hal ini terutama dilihat dari keberhasilan negara ini dalam mensukseskan Pemilihan Umum tahun 1999 dan 2004. Selanjutnya, praktek demokrasi ini terus diperbaiki dengan melakukan desentralisasi kekuasaan, yaitu misalnya dengan melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung di setiap daerah. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, tak ketinggalan, pada tahun 2007 ini akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Bagaimana prospek dan perspektif Pilkada DKI yang baru pertama kali akan digelar ini. Berikut pendapat Ir Akbar Tandjung, mantan Ketua DPR-RI tentang Demokrasi dan Pilkada DKI Jakarta 2007, yang diampaikan melalui wawancara dengan Haerullah dan Masad dari Elcendikia:

Elcendikia:
Praktek demokrasi di Indonesia oleh banyak kalangan mengalami kemajuan yang luar biasa terutama sejak berakhirnya kekuasaan Orde Baru yang cenderung menutup kesempatan berkembangnya demokrasi di Indonesia. Namun, praktek demokrasi yang berkembang menuju desentralisasi kekuasaan ini bukan tanpa resiko. Banyak daerah di Indonesia yang memunculkan kekerasan tatkala mencoba melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai wujud dari proses demokrasi. Akhirnya, praktek yang menghabiskan banyak uang tersebut, tidak menghasilkan apa-apa, bahkan rakyat cenderung mengalami karugian karena tindakan anarkhis masyarakat yang belum siap dengan terbukanya kran demokrasi ini.
Praktek demokrasi yang berlangsung di negara ini mengalami pasang dan surut. Pandangan Anda dengan Konsolidasi demokrasi saat ini di Indonesia. Makin meningkat atau menurun grafiknya?

Akbar Tandjung:
Yang penting yang harus kita ketahui dari reformasi adalah, kita sudah sepakat bahwa sistem politik kita adalah sistem politik demokrasi yang terbuka, accountable. Untuk itu, kita telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan demokrasi tersebut. Kita melakukan perubahan-perubahan pada konstitusi dan sebagainya sehingga dengan demikian dalam sistem kenegaraan kita rakyatlah yang berkuasa, berdaulat.
Yang kedua, adalah recruitment kepemimpinan kita, sehingga presiden, gubernur, bupati/walikota dapat dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian kita betul-betul menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Sistem politik kita juga diberikan kebebasan, kita menyaksikan intensitas, konflik dalam kehidupan politik kita yang tinggi, sehingga mampu di-manage dengan baik oleh partai-partai. Karena, memang kehadiran partai itu adalah untuk mengelola konflik. Dengan demikian dalam dinamika politik kita integritasnya sangat tinggi. Semuanya adalah perintisan dari demokrasi.
Kita menilai demokrasi kita ini adalah demokrasi performa atau demokrasi prosedural, dimana ada partai-partai politik, ada pemilihan umum, ada DPR, ada konstitusi dan sebagainya. Jadi sejatinya demokrasi kita itu adalah demokrasi substansial. Demokrasi ini diwujudkan dalam bentuk bahwa rakyat itu betul-betul sebagai pemegang kedaulatan tanpa ada kekuatan-kekuatan lain yang mempengaruhi mereka (rakyat), dan betul-betul dari hati nuraninya. Namun, saya melihat hal itu belum nampak. Karena tingkat pendidikan dan kesejahteraannya masih rendah dan banyak praktek-praktek money politic yang artinya rakyat itu masih bisa dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan politik, sehingga secara substansial demokrasi kita belum berjalan. Kemudian kita masih melihat perbedaan-perbedaan itu seringkali ditafsirkan menjadi permusuhan, pertentangan, padahal dalam demokrasi kita perbedaan tersebut adalah hal yang wajar.
Kemudian kita juga melihat kekuatan pemerintahan kita, eksekutif, seringkali mempengaruhi legislatif melalui partai-partai. Misalnya saja kita lihat di DPR ada rencana interpelasi, kemudian dari pihak eksekutif, melalui orang-orangnya kemudian berusaha mematahkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kita belum dapat memahami hakikat demokrasi itu. Sebetulnya, dalam negara demokrasi, adanya perbedaan pendapat, pertentangan gagasan, ide adalah sesuatu yang normal. Tidak harus semuanya diseragamkan.
Namun saya kira, itu juga tidak bisa dihindari bagi suatu negara yang baru. Kita kan, belum benar-benar membuka iklim kebebasan. Iklim demokrasi ini hanya dalam beberapa tahun saja. Sehingga kita masih trial end error, namun yang penting adalah kita mampu melakukan konsolidasi demokrasi kita dengan cara memfungsikan kelembagaan-kelembagaan yang ada, baik dalam infrastruktur politik maupun suprastruktur politik.
Infrastruktur politik terutama sebagai pilar utama demokrasi sehingga mampu mengkonsolidasikan dirinya sehingga mampu menjadi pilar demokrasi politik dalam arti yang sebenarnya. Pilar demokrasi politik dalam arti yang sebernarnya adalah ia betul-betul mampu menjalankan fungsi-fungsi partai politik secara optimal. Yaitu dalam rangka melakukan pendidikan politik, komunikasi, sosialisasi politik, menyerap, memadukan dan menyalurkan aspirasi rakyat, fungsi menjembatani antara rakyat dan pemerintah sehingga ada intermediasinya dan fungsinya dalam melakukan rekruitmen politik.
Namun, yang kita lihat sekarang ini, lebih banyak yang kelihatan dari partai-partai kita adalah fungsi dalam rangka koneksi kepemimpinan dalam rangka meraih kekuasaan. Ya, memang itu tidak bisa dihindari bahwa partai politik tentu berkaitan dengan kekuasaan. Tapi lebih dari itu, kita juga ingin menempatkan partai-partai itu sebagai sarana melakukan pendidikan politik untuk rakyat, memfungsikan intermediasi yang perlu dikonsolidasi. Nah, ini yang belum kita lihat. Kita ingin bahwa rakyat itu betul-betul merasakan bahwa partai itu betul-betul merupakan tempat untuk menyalurkan aspirasi atau untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan mereka. Yang kita khawatirkan adalah kalau nanti rakyat tidak percaya pada partai, maka akan mengakibatkan partai itu mengalami delegitimasi, sehingga rakyat itu mencari saluran aspirasi lain seperti LSM-LSM, kelompok-kelompok kepentingan yang lebih vokal. Padahal yang kita inginkan bahwa partai lah yang mampu berperanan. Bisa juga akibatnya jika rakyat tidak merasa partai politik itu bukan tempat untuk penyaluran aspirasi mereka (delegitimasai partai) maka orang tidak lagi melihat bahwa partai adalah satu-satunya. Sehingga dalam perekrutan kepemimpinan tidak perlu melalui partai, bisa saja melalui kelompok-kelompok independen. Nah, ini semua adalah tantangan bagi partai. Jadi partai pun harus dikonsolidasi sehingga mampu melaksanakan fungsi kepartaian itu sehingga fungsi partai itu betul-betul dirasakan sebagai sarana bagi peningkatan partisipasi rakyat dalam politik, dan menjadi pilar demokrasi.
Dalam suprastruktur politik, saya kira sama saja, terutama lembaga perwakilan kita. Bagaimana lembaga perwakilan kita betul-betul mampu mengimbangi pemerintah, mampu melakukan check and balance kepada pemerintah, karena sistem demokrasi kita juga menghendaki adanya sistem check and balance. Nah, check and balance ini bisa dilakukan jika lembaga perwakilan kita juga kuat. Kuat dalam rangka fungsi-fungsinya, misalnya fungsi legislasi, fungsi budget dan fungsi pengawasan. Nah, ini kembali lagi bahwa kuatnya lembaga perwakilan kita ini didukung oleh kuatnya partai-partai. Jadi kalau partai-partai lemah (kekuatan infrastruktur lemah), maka kekuatan suprastruktur kita lemah juga. Karena itu kita memperkuat infrastruktur politik kita, menjalankan fungsi-fungsi politik dari lembaga-lembaga politik, yang pada gilirannya akan memperkuat suprastruktur politik, terutama dari sisi legislatif.
Demikian pula, eksekutif juga kita ingatkan, sistem kita adalah sistem presidensil, bahwa presiden itu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan langsung dengan demikian mandat itu dapat diperoleh langsung dari rakyat walaupun ia dicalonkan oleh partai (kalaupun ia dicalonkan olah partai). Karena itu, dari legitimasinya, ia sangat kuat karena mendapat legitimasi langsung dari rakyat. Karena itu, presiden dalam rangka menjalankan fungsi-fungsinya, karena ia mendapat mandat langsung dari rakyat, ia sebagai kepala pemerintahan, terutama sejak awal pembentukan kabinet ia harus mampu memfungsikan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, ia harus memiliki confidence yang tinggi dalam membentuk kabinet. Bukan berarti ia tidak boleh merekrut calon-calon menteri dari partai, presiden itu tidak perlu harus mengakomodasi semua partai atau sebagian partai ke dalam kabinet, karena dikhawatirkan kabinet itu nantinya bisa tidak solid, karena belum tentu seluruh menteri mampu menterjemahkan visi presiden. Karena itu saya berpendapat, kalaupun presiden mau mengakomodir orang-orang partai, orang itu mampu betul-betul memahami visinya presiden, atau platform politiknya sama dengan presiden. Sehingga ia mampu menterjemahkan visinya presiden sehingga tidak ada konflik-konflik dalam menjabarkan visinya itu. Tapi kalau kabinet itu disusun dan disitu banyak perwakilan politik, sedangkan partai-partai itu belum tentu memiliki visi yang sama dengan presiden atau platformnya berbeda dengan platform perjuangan presiden, bisa saja menteri-menteri itu dalam menjabarkan program-programnya bukan terjemahan dari visinya presiden. Mungkin visi dari partai politiknya sendiri bukan tidak mungkin terjadi konflik. Jadi dari sudut suprastruktur politik, seorang presiden tidak perlu ragu-ragu dalam menyusun kabinet yang betul-betul dia yakini itu betul-betul memahami visinya presiden dan mampu menjabarkan visinya presiden sesuai dalam bentuk program pemerintahan sesuai dengan portofolionya masing-masing dengan demikian kabinet ini betul-betul utuh dan memiliki satu visi.
Kabinet yang sekarang ini, kita tidak dapat mengatakannya sebagai kabinet satu visi. Antara menteri satu dengan lainnya berbeda, atau dengan wakil presidennya berbeda. Seperti misalnya, menteri pertahanan yang berbeda dengan apa maunya presiden, atau Menpan yang ingin merasionalisasi pegawai, tapi wapres mengatakan ‘nggak gampang’. Artinya visinya nggak sama. Ini penting betul disadari dalam rangka menyusun kabinet, dan ini mempunyai dampak pada sistem demokrasi kita.
Sekali lagi konsolidasi demokrasi perlu kita lakukan dengan meningkatkan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh kelembagaan yang merupakan pendukung dari demokrasi. Yaitu suprastruktur dan infrastruktur politiknya.

Elcendikia:
Salah satu produk demokrasi di Indonesia adanya proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Hampir semua wilayah di Indonesia sudah melakukannya. Bagaimana tanggapan Anda, mengingat banyaknya konflik dan biaya yang cukup besar atas penyelenggaran pilkada tersebut? Atau misalnya perlu di tinjau lagi, misalnya hanya pada tingkat provinsi saja?

Akbar Tandjung:
Saya kira, proses demokrasi itu tidak mungkin dilakukan sekali jadi. Kita harus mengarah pada proses demokrasi yang bertahap, gradual. Demokrasi di Amerika juga merupakan suatu kulminasi proses demokratisasi sejak beberapa ratus tahun perang kemerdekaannya. Kita juga demikian, tapi kita juga harus menampakkan benang merah, bahwa kita memang menuju pada demokrasi yang paling cocok ideal sesuai dengan budaya dan keunikan kita sebagai bangsa.
Untuk kepala daerah, karena saya melihat banyak praktek-praktek yang dilakukan di berbagai daerah, saya sempat berfikir bahwa kita terlalu cepat melakukan pemilihan langsung di daerah. Karena terus terang saja makin kebawah, praktek money politic itu makin terasa. Kalau seandainya pemilihan presiden, akan sulit praktek money politic nya, tapi semakin ke bawah praktek money politic-nya makin kelihatan. Ditambah lagi bahwa rakyat kita masih miskin, pendidikan masih rendah, sehingga masih mudah dipengaruhi oleh oligarchy politic. Ini memang ada alasannya, jika pemilihan kepala daerah ini dilakukan secara bertahap. Tetapi kenyataannya sudah kita melakukan Pilkada. Kalau seandainya kita mau merubah itu, pasti akan ada resistensi. Yang ideal barang kali adalah, pemilihan presiden dilakukan satu dua kali, menemukan format yang cocok, baru pemilihan gubernur satu atau dua kali, dan jika masyarakat kita sudah makin berpendidikan dan meningkat kesejahteraanya, baru pemilihan langsung di kabupaten/kota. Namun faktanya sudah ada Pilkada diseluruh daerah, oleh karena itu kita harus melakukan langkah-langkah untuk mencegah praktek-praktek yang merusak demokrasi itu. Jangan sampai terjadi (money politic) lagi.
Dari segi anggaran, saya kira perlu di lihat anggaran daerah yang paling cocok. Yang paling sulit adalah bagaimana partai-partai politik dalam rangka rekrutmen, betul-betul dihindari praktek-praktek money politic itu. Karena itu, dalam diskusi beberapa hari lalu, saya mengatakan bahwa tugas partai politik sejak awal adalah melakukan rekrutmen politik sejak awal untuk mempersiapkan orang-orang yang mereka anggap memiliki kompetensi, kemampuan, kapabilitas, kualitas sebagai kepala daerah. Karena dalam prakteknya sekarang ini adalah partai-partai itu hanya menjadi kendaraan saja, sedangkan yang menjadi calon itu adalah orang yang tidak berasosiasi dengan partai. Padahal partai kan fungsinya melakukan rekrutmen terhadap orang-orang dari partainya yang sudah mempunyai kualifikasi untuk menduduki sebuah jabatan. Nyatanya, sekarang ini orang yang akan menduduki sebuah jabatan bukan berasal dari partai itu, sehingga terjadilah praktek-praktek money politic. Inilah, pentingnya partai betul-betul harus mempersiapkan kadernya untuk menduduki sebuah jabatan itu.

Elcendikia:
Jelang Pilkada DKI 2007, Bakal Calon (Balon) Gubernur DKI Jakarta mulai bermunculan. Beberapa tokoh politik, dari kalangan Sipil, Militer dan Birokrasi semakin mengerucut untuk menjadi calon dalam Pilkada. Sebut saja, Agum Gumelar, mantan Menteri Perhubungan dan Purnawirawan Kopasus; Bibit Waluyo mantan Pangkostrad; Andang Dorojatun. Mereka memiliki track record dari kalangan militer/polisi. Sedangankan muncul juga bakal calon misalnya, Ade Surapriyatna Ketua DPRD DKI Jakarta/Partai Golkar, Faisal Basri kalangan independen, Sarwono Kusumaatmaja dari DPD DKI. Sementara, balon lainnya adalah Fauzi Bowo yang mempunyai reputasi cukup lama dan berpengalaman dalam pengelolaan Birokrasi di Pemda Provinsi DKI Jakarta dan sekarang menjabat sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta.
Dahulu Anda sering mengampanyekan sipil sebagai kekuatan demokrasi, karena kepemimpinan sipil lebih memungkinkan untuk terciptanya sebuah demokrasi yang egaliter. Namun, sejak dahulu Gubernur Jakarta di dominasi oleh mantan militer atau tentara. Seolah-olah terjadi dikotomi antara sipil dan militer dalam hal ini. Persoalannya sekarang adalah apa saat ini dikotomi ini masih relevan, terutama pada Pilkada Jakarta ini?

Akbar Tandjung:
Menurut saya, dikotomi itu tidak relevan. Namun jika dilihat dari akar dan karakternya tentu berbeda, sipil lebih berkarakter dalam mewujudkan demokrasi. Kalau militer kan sistemnya komando, perintah dan seterusnya, tetapi dalam kenyataannya banyak juga militer yang memiliki sikap demokrat. Contohnya, presiden kita, dia militer tapi sangat demokrat. Jadi tak perlu kita pertentangkan (sipil-militer) itu, meskipun kepemimpinan sipil cocok atau match (dibanding) dengan demokrasi dengan orang militer.
Dalam konteks DKI Jakarta, ia mempunyai permasalahan yang lebih kompleks. Jakarta bukan hanya ibukota namun adalah miniatur republik ini, pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis dan pusat lainnya. Sehingga kita membutuhkan orang yang betul-betul memahami kompleksitas permasalahan di Jakarta dan memahami kemajemukan kita dan tentu saja memiliki leadership yang kuat dan juga memahami seluk-beluk pemerintahan.
Jadi kita membutuhkan orang yang betul-betul memahami kemajemukan ibukota, mampu memadukan kemajemukan masyarakatnya dan memiliki leadership yang kuat dan memiliki pemahaman tentang pemerintahan. Karena Jakarta ini perlu dikelola dengan good corporate governance.

Elcendikia:
Dalam polling Kompas beberapa waktu lalu, pemenang Pilkada di berbagai daerah adalah calon yang incumbent dari dalam atau birokrasi. Nah, apakah potret Pilkada di Jakarta nanti juga akan demikian?

Akbar Tandjung:
Kalau saya melihat, pada hakikatnya sama, meskipun agak gradual begitu. Tentu rakyat ibukota akan lebih suspension dibanding dengan rakyat diluar ibukota. Tapi pada hakekatnya, semangat paternalistik itu juga akan kelihatan, jadi orang melihat keatas. Dalam pengertian itu, orang yang sudah menjadi gubernur, atau sekarang menjadi gubernur, kalau dia mempunyai preferensi orang tertentu akan dipilih rakyat (menjadi gubernur), kemungkinan besar akan terjadi. Kecuali jika rakyat kita pemahaman politiknya sudah tinggi dan tingkat pendidikannya sudah tinggi, mungkin lebih independen dalam menentukan. Dia dapat menilai masing-masing figur.
Tapi rakyat kita, walaupun di DKI, saya kira belum sampai kesitu. Paling-paling mungkin orang-orang menengah keatas, yang sudah pernah masuk perguruan tinggi, pasti ia akan membanding-bandingkan. Orang akan lebih prepare dengan orang yang sudah ia kenal. Oleh karena itu, kalau ada kandidat yang incumbent sebaiknya ia mengundurkan diri dulu. Sehingga orang itu tidak menggunakan privilege- privilege yang dia miliki itu untuk kepentingan-kepentingannya.

Elcendikia:
Momentum Pilkada DKI Jakarta tahun 2007 merupakan salah satu prasyarat penting adanya ikhtiar perubahan. Calon-calon yang bertanding harus memahami betul persoalan Jakarta. Beberapa diantaranya yang harus dipahami adalah pembangunan Fisik yang sedang berjalan seperti Sub Way, Monorel, masalah kesehatan, keamanan, pendidikan, ruang publik, sampah dan menggagas Jakarta dan daerah lainya seperti, Cianjur, Bogor, Bekasi dan Tangerang di kota Megapolitan. Sedemikian besar permasalahan Jakarta. Maka dibutuhkan Calon leadership gubernur yang tangguh dalam penggelolan kelembagan pemerintahan DKI.
Menurut anda sendiri, apa tanggapannya dengan konsep Kota Megapolitan yang sudah digulirkan oleh Gubernur Sutiyoso? Ataukah ada alternatif lain, seperti membuat Kementerian khusus untuk DKI Jakarta?

Akbar Tandjung:
Sebetulnya bisa saja dibentuk kota megapolitan. Tapi problemnya adalah Jakarta harus melakukan perluasan wilayah, namun perluasan wilayah dalam otonomi ini kan tidak mudah. Karena harus minta ijin ke wilayah-wilayah yang lain. Sekarang ini kemungkinannya kecil, apakah mereka mau daerah sekitarnya menyerahkan wilayahnya.
Dengan adanya sistem pemilihan kepala daerah dalam sistem otonomi kita, DKI kan tidak punya kabupaten, artinya sebetulnya DKI ini otonomi betul. Otonominya ini berbasis di DKI. Jadi menurutku tidak perlu ada kementerian. Dengan otonomi khususnya ini justru ia memiliki kewenangan. Justru kalau jadi kementerian yang menengani khusus ibukota, justru menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan dan tidak ada kewenangan untuk mengembangkan kebijakan-kebijakannya.
Yang penting adalah bagaimana supaya mekanisme kerjasama antar DKI dengan wilayah sekitanya itu dibangun. Supaya kebijakan yang diambil DKI juga match dengan daerah yang berbatasan dengan DKI. Sebab kalau tidak match bisa tidak singkron dengan daerah sekitanya. Misalnya kasus sampah Bantar Gebang dan sebagainya.
Kalau di Amerika itu ada menteri Housing and Urban Development. Kementerian itu bisa mensingkronkan pembangunan antara daerah satu dengan daerah lain supaya tidak bentrok dan membangun sinergi. Jadi kalau ada kementerian ya, Housing and Urban Development, karena kencenderungannya akan muncul kota-kota baru. Katakanlah 65% orang tinggal di desa dan 35% tinggal di kota, namun kecenderungan penduduk kota ini akan naik. Jadi kalau kementerian ya disitu, dan bukan khusus untuk ibukota saja.
Memang sangat prihatin melihat kota-kota di Indonesia ini. Kota-kota ini makin tidak humanis, semrawut. Yang saya lihat beberapa kota yang bikin saya pusing, sepert Bandung, Makasar. Makasar itu, hampir tak ada tempat yang nyaman sebagai pemukiman. Kantor, toko, rumah menjadi satu. Jadi tak ada tempat yang nyaman. Kalaupun ada, adalah daerah-daerah yang secara eksklusif yang digunakan untuk pemukiman baru yang tidak dipakai untuk pertokoan dan lainnya.
Di Jakarta saja masih ada daerah untuk pemukiman, seperti Menteng, Kebayoran Baru atau Pondok Indah, atau untuk apartemen-apartemen pemukiman. Semua ini kan perlu kementerian Housing and Urban Development. Itu kalau mau dibikin kementerian. Jadi untuk otonomi daerah ibukota Jakarta cukup daerah khusus ibukota saja. Dan perlu koordinasi dengan daerah-daerah sekitarnya sehingga match dan efisien.
Secara administrasi, Jakarta dengan daerah sekitarnya berbeda. Tetapi secara physically, kan sudah satu. Jakarta dengan Bekasi, Depok, Tangerang secara administrasi pisah, tapi physically, kan satu. Sekarang bagaimana dengan koordinasi dengan daerah sekitarnya itu.

Elcendikia:
Walupun kecenderungan pemilih di kota besar kerap berubah, namum kecenderungan masyarakat kota biasanya selalu ingin ada perubahan. Karena itu, tema perubahan menjadi sangat penting bagi balon gubernur dalam menggemas tema-tema kampanye menjelang Pilkada DKI.
Apa pesan kesan tentang Pilkada Jakarta ke depan, terutama peran lembaga sosial masyarakat dan Partai Politik yang akan terlibat dalam Pilkada di DKI Jakarta?

Akbar Tandjung:
Kalau calon gubernurnya itu, bagaimana ia mampu melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menilai dan memilih sehingga masyarakat bisa menilai bahwa itulah yang cocok untuk pemerintahan DKI ke depan, meskipun sebenarnya alasan mereka hanyalah simpel-simpel saja.
Saya kira dengan melakukan dialog-dialog interaktif seperti di radio atau televisi, mampu membantu sosialisasi. Kemudian bagaimana LSM-LSM melakukan sesuatu kepada masyarakat, yaitu menyadarkan mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Disini perlu peran lembaga sosial masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang hak politiknya.
Yang tak kalah pentingnya adalah Partai Politik. Ia harus melakukan pendidikan dan penyuluhan dan pendidikan politik dan penyadaran kepada masyarakat. []

Soetrisno Bachir:

“Dalam Islam, mencari rezeki bukan bertujuan untuk menumpuk harta”

Soetrisno Bachir adalah pengusaha suskes asal Pekalongan, Jawa Tengah dan sejak Kongres II Partai Amanat Nasional (PAN) lalu, ia terpilih sebagai Ketua Umum Partai. Mas Tris, menekuni dunia usaha dan menjadi salah satu pengusaha sukses di Tanah Air. Kesibukannya sebagai ketua partai, kini waktunya makin banyak dicurahkan untuk kemajuan kader partainya, sementara bisnisnya dipercayakan kepada para profesional. Di sela kesibukannya memimpin partai, Mas Tris masih sempat menerima Jurnal Elcendikia untuk berdiskusi tentang filosofi kewirausahaan yang ia tekuni.
Dalam wawancara ini Mas Tris menekankan pentingnya sikap kerja keras yang dihubungkan dengan sikap kesalehan sosial. Menurutnya, dalam nilai-nilai Islam mencari rezeki bukan bertujuan untuk menumpuk harta, tetapi justru untuk didistribusikan kembali. Berikut wawancara selengkapnya:

Elcendikia:
Banyak ayat al Qur’an yang menjelaskan kewajiban Ummat untuk bekerja berusaha (ikhtiar) dan bekerja keras. Memanfaatkan waktu seefektif mungkin dengan tetap terus berinovasi dalam mengembangkan usahanya. Salah satu ayat yang menyadarkan kepada kita adalah QS. Al-Jumuah 62): Jika selesai mengerjakan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia-Nya, dan perbanyaklah mengingat Allah agar engkau beruntung.”
Sebaliknya, Islam mencela Ummat yang malas, yang hanya menggantungkan hidupnya pada belas kasihan orang lain. “Sungguh pagi-pagi seorang berangkat, lalu membawa kayu bakar diatas punggungnya, ia bersedekah dengannya dan mendapatkan kecukupan dengannya, sehingga tidak minta-minta kepada orang lain, mereka memberinya atau menolaknya. Ini karena tangan yang diatas jauh lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggungjawab anda.” (HR Muslim dan Turmudzi).
Sebetulnya berapa persen isi kandungan Alquran tentang mencari rizki dan kerja keras? Dan seberapa besar perintah-perintah Allah dan Rasul ini dipatuhi oleh ummatnya?

Soetrisno Bachir:
Secara persis berapa banyak ayat-ayat Alquran yang menggugah kaum beriman untuk mencari rezeki Allah, saya tidak punya kompetensi untuk menjawabnya. Hanya saja, saya kerap membaca dan mendengar cukup banyak ayat Alquran yang mendirect kehidupan kita, khususnya dalam hal berniaga. Umpamanya, ayat dalam surat Al-Jumuah itu. Yang menyatakan “bertebaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah.” Bisa saja karunia yang di maksud dalam ayat itu bermakna luas. Namun hemat saya, karunia di sini lebih berdimensi material, karena pada kalimat sebelumnya diperintahkan kepada kita untuk sementara berhenti melakukan kegiatan jual-beli. Mungkin untuk era sekarang, bukan hanya jual beli tetapi kegiatan bisnis dalam spektrum yang luas.
Di sisi lain saya juga menemukan ayat-ayat yang meskipun tidak secara langsung menggugah kita untuk mencari rizki, sesungguhnya tetap merupakan anjuran agar kita berusaha mencari harta dan bekerja keras. Ada beberapa ayat tentang perintah berjihad, yang menyebutkan: Berjihadlah “bi amwalihim”, artinya dengan harta, yang diikuti “bi anfusihim”, yang artinya dengan jiwa raga.
Sudah pasti untuk berjihad dengan harta, kita terlebih dahulu harus berharta. Untuk mendapatkannya kita harus mencari rezeki melalui kerja keras. Namun juga harus selalu diingat, harta yang kita peroleh haruslah dibersihkan dengan zakat. Ayat tentang perintah berzakat demikian banyak. Bahkan seringkali perintah tersebut digandengkan dengan perintah mendirikan shalat. Dengan demikian kita bisa pahami demikian pentingnya berzakat. Dan, sekali lagi, untuk menjadi pembayar zakat (muzaki) tentu kita harus berharta terlebih dahulu.
Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana agar kita berharta? Ya, berproduksi. Menciptakan barang atau jasa. Berdagang. Bekerja keras.
Orang-orang yang beriman tentu harus meyakini perintah Alquran dan melaksanakannya. Masalahnya, tidak semua kita bergerak atas dasar dorongan nilai-nilai. Ada juga yang bergerak berdasarkan respon terhadap keadaan. Saya, misalnya berkecimpung sebagai seorang wirausaha bukan dikarenakan tuntunan nilai-nilai tersebut. Tetapi lebih disebabkan lingkungan keluarga saya yang mendidik saya untuk berada di lingkungan dunia bisnis. Baru belakangan saya menyadari bahwa ajaran Islam compatible dengan dunia usaha, bahkan menjadi inspirasi dunia bisnis. Nilai-nilai tentang kerja keras, sense of bussines dan kesalehan sosial yang diajarkan Alquran dan diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW.
Mengapa etos kerja keras dan naluri bisnis harus dikombinasikan dengan kesalehan sosial? Bukankah sebaik-baik umat adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan sekitarnya, Alquran selalu mengingatkan agar kita membelanjakan harta di jalan Allah, misalnya untuk berjihad, berzakat, sadaqah dan lain sebagainya. Intinya untuk kemaslahatan umat. Ini adalah bagian ibadah. Di sinilah karakter dunia bisnis model Islam, karena di dalamnya terkandung nilai kedermawanan atau nilai filantropis yang merupakan bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Dalam nilai-nilai Islam mencari rezeki bukan bertujuan untuk menumpuk harta, tetapi justru untuk didistribusikan kembali menjadi kemaslahatan yang lebih luas. Indah kan?
Anda bayangkan apabila seluruh umat Islam mau bersedekah seperti yang dianjurkan Nabi. Pasti kemiskinan tidak ada lagi!

Elcendikia:
Tetapi yang tampak tidaklah pemandangan indah seperti itu?

Soetrisno Bachir:
Masalahnya, nilai-nilai positif yang diperkenalkan oleh Islam tersebut tidak serta-merta mendorong kita untuk menjalankannya. Kita tahu bahwa etos kerja keras amat penting. Bahkan di Alquran yang sering kita baca, “faidza farogh tafanshob”: apabila selesai satu urusan maka tetap dengan kerja keras menghadapi urusan selanjutnya. Itu sebuah perintah yang mendirect kerja keras, disiplin dan konsisten agar kita terus berusaha meningkatkan kualitas diri. Tetapi kita, umat Islam sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh?

Elcendikia:
Islam menggambarkan “bahaya dari kemiskinan adalah kekufuran/kafir”. Perilaku orang kafir adalah perilaku orang tidak beriman/tidak mengenal Tuhan, cenderung anarkis, membuat kerusakan dimuka bumi dan tentu tidak menggunakan akalnya, sehingga sangat potensial merusak dan menghancurkan sendi-sendi nilai dan tata sosial kemasyarakatan. Mereka konsumtif dan boros besar pasak daripada tiang, investasi kacau dan tidak siap dihari tua, sungguh suatu ironi bahwa sebagian besar kelas menengah atas dan berpendidikan tinggi tidak becus mengkapitalisasi pendapatan mereka secara kreatif sehingga menjadi aset yang tidak bisa memberikan jaminan bagi hari tua dan masa depan anak-anaknya.
Komunitas ini ternyata tidak hanya terdiri dari para profesional saja, tetapi juga mencakup “para pengusaha muda” dan pemilik bisnis yang notabene selama ini termasuk dalam kategori “wirausaha” atau ’entrepreneur” yang sukses. Mereka mampu memperoleh pendapatan yang besar tetapi tidak mampu mengelolanya dengan baik, sehinggga dengan gaya hidup yang berlebihan akhirnya mereka menjadi konsumtif dan tidak memiliki kemapanan finansial. Itulah ilustrasi betapa disadari atau tidak ternyata kemiskinan bisa mengancam siapapun, terutama mereka yang justru sering tidak menyadari makna kemiskinan dan bahayanya.
Banyak perilaku yang mencerminkan tidak efektif dalam menggunakan harta, mereka boros. Bagaimana menurut pandangan anda?

Soetrisno Bachir:
Menurut saya, mencari harta itu baru satu soal. Berikutnya kita dituntut untuk mendistribusikan kembali harta-harta yang kita miliki itu dengan beragam saluran. Berarti kita dituntut pula melakukan pengelolaan yang baik atas harta-harta tersebut. Lebih dari itu, manajemen harta harus accountable kepada Allah. Yang berarti proses masuk dan proses keluarnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Saya kira kalau kita memenej harta kita secara baik sesuai dengan tuntunan ajaran, maka sikap boros dan hedonis dengan sendirinya akan terhindarkan.
Bahwa tidak diharamkan kita menikmati harta hasil jerih payah kita sendiri, tentu benar. Tapi di sisi lain menikmati harta tersebut juga harus di lihat dalam perspektif kemaslahatan bersama. Apalagi sikap boros, tentu bukanlah karakter positif bagi seorang wirausahawan. Boros, hanya boleh kalau untuk menyumbang yang membutuhkan. Sikap hedonis dan boros, menurut saya, counter productive terhadap pengembangan kewirausahaan.

Elcendikia:
Jadi selama umat bersikap boros, maka tidak akan lahir wirausahawan besar dari kalangan umat?

Soetrisno Bachir:
Ya tentu saja. Kita ingat kembali tentang etik Protestan yang disebutkan turut melahirkan kapitalisme di Barat itu. Bahwa sikap hemat, kesalehan dan asketis para penganut Calvinis telah berhasil mengakumulasi kapital yang besar di antara komunitas mereka, yang kemudian pada gilirannya membangun sistem kapitalisme. Jadi tanpa disiplin, etos kerja dan sense of bussines kebanyakan dari kita akan terus saja menjadi kelompok konsumen, bukan produsen. Kelompok mustahiq bukan muzaki. Lebih dari itu kita pun sulit akan beranjak dari kemiskinan dan selalu tergantung pada kelompok yang kuat secara ekonomi.

Elcendikia:
Apakah ini berhubungan dengan gaya hidup hedonis yang mendunia?

Soetrisno Bachir:
Harus kita akui gaya hidup hedonis mungkin telah menjadi kecenderungan global. Gaya hidup hedonis sering direpresentasikan kaum selebritis kelas dunia. Tetapi ada, mungkin banyak juga, contoh sebaliknya. Lihat, misalnya, pengusaha terkaya Bill Gates yang sangat getol beramal untuk kegiatan kemanusiaan. Kekayaan baginya menjadi berarti apabila memberi kemanfaatan bagi sesama.
Sosok hartawan yang tidak hedonis banyak juga di sini. Contohnya, ada hartawan yang membangun masjid-masjid indah, mendirikan lembaga pendidikan dan yayasan yatim piatu, memberi donasi bagi fakir miskin dan bermacam cara berderma lainnya.
Dalam konteks Indonesia, gaya hidup konsumtif dan hedonistik, bisa kita katakan ‘asosial’. Di tengah kehidupan kebanyakan bangsa kita yang masih sangat miskin kok tegateganya mempertontonkan kemewahan di depan mata mereka. Benar bahwa kekayaan adalah hak milik pribadi. Tetapi harus juga kita ingat berapa banyak pihak yang ikut punya kontribusi dalam pencapaian keberhasilan kita tersebut, langsung atau pun tidak. Bahkan mungkin saja keberhasilan di pihak kita menyisakan pihak-pihak yang tidak diuntungkan. Semacam zero sum games.
Nah kepada mereka yang tidak berdaya, kita wajib memberi perhatian. Gaya hidup hedonistik semestinya dihindari. Hedonistik adalah sikap berlebihan dalam menikmati harta.

Elcendikia:
Keberanian untuk mengubah paradigma hidup sekaligus “melawan” tradisi dan budaya “ambtenaar” dimasyarakat kita harus sudah kita mulai dan terus-menerus dilakukan, tentu dimasa mendatang diharapkan bisa mengurangi bahkan bisa menjadi bagian dari upaya menyelesaikan krisis yang pada akhirnya mengurangi rasio masyarakat miskin di negeri kita.
Mengapa masih banyak yang menganggap posisi pegawai cukup bergengsi dibanding wirausaha?

Soetrisno Bachir:
Umumnya masyarakat kita memang masih berorientasi menjadi pegawai. Fakta ini memang berakar kepada sistem sosial masyarakat kita di masa lalu. Dahulu, para pegawai negara umumnya berasal dari kalangan priyayi, kelas masyarakat yang terhormat. Berbeda dengan pedagang atau pengusaha yang biasanya ditekuni kalangan masyarakat biasa. Berdagang juga dianggap sebagai pekerjaan kasar.
Namun sekarang, faktor penyebabnya bisa berbeda. Menjadi pegawai, apakah itu pegawai negeri maupun swasta, menjadi satu-satunya sarana untuk mobilitas vertikal yang relatif lebih lancar. Dikarenakan untuk terjun sebagai pengusaha kita sering terjebak pada alasan klasik: ketiadaan modal.
Inilah faktanya. Sehingga, saya kira, sampai sekarang masyarakat kita yang secara sadar ingin menekuni karirnya sebagai pengusaha masih relatif lebih kecil dibanding dengan mereka yang memilih menjadi pegawai. Memang tidak sedikit juga yang menjadi pedagang di sektor informal, tetapi itu lebih disebabkan oleh desakan keadaan. Bukan aktivitas yang terencana.

Elcendikia:
Dengan begitu kita tidak dapat berharap banyak lahirnya para wirausahawan? Apa sesungguhnya hambatan yang harus dihadapi seorang Wirausahawan pemula maupun yang sudah lama melakukan kegiatan bisnis?

Soetrisno Bachir:
Secara garis besar hambatannya pada dua faktor. Yaitu faktor internal yang menyangkut kesiapan masyarakat kita untuk terjun dalam dunia usaha dan faktor eksternal berupa kesempatan dan atmosfir yang tersedia untuk mereka.
Seperti saya sebut di atas, banyak masyarakat yang ingin terjun menjadi pedagang atau pengusaha selalu terbentur alasan modal yang minim. Padahal tentu saja modal bukan satu­satunya faktor yang mendorong seseorang bisa tampil sebagai seorang wirausahawan yang sukses. Kerja keras adalah kuncinya. Di samping itu sikap mental yang tidak cepat menyerah dan gandrung pada tantangan.
Beberapa sikap mental unggul itulah yang terangkum dalam etos entrepreneurship. Namun tetap harus diakui bahwa faktor kesempatan juga ikut menentukan seseorang bisa menjadi wirausahawan yang sukses. Sikap mental yang unggul tanpa dukungan lingkungan tidak bisa berjalan sempurna. Harus diakui atmosfir di negara kita belum mendukung penyemaian secara massal benih-benih entrepreneur lokal. Political will pemerintah masih lemah dalam menunjang para pengusaha-pengusaha kecil dan menengah untuk tumbuh lebih besar. Demikian juga institusi perbankan kita yang masih berorientasi pada customer besar.

Elcendikia:
Apakah dunia usaha membutuhkan kriteria tertentu yang kurang dilirik masyarakat?

Soetrisno Bachir:
Menyandang gelar wirausahawan bukanlah sosok manusia luar biasa. Usahawan juga manusia, pandangan masyarakat kita terhadap kaum pengusaha belum sepenuhnya clear. Hal ini bisa dipahami jika kita melihat jejak historis kaum usahawan di negeri ini yang selalu diwarnai kontroversi dan cap minor. Kaum usahawan selalu rentan atas situasi politik.
Di masa Orde Baru, misalnya, para pengusaha menjadi cash flow-nya penguasa sebagai imbalan atas privilege yang mereka terima. Lantas yang menanggung beban cost-nya siapa? Tidak lain dibebankan pada kekayaan alam Indonesia dan generasi mendatang.
Ini tantangan. Ke depan, kita sebagai bangsa harus eager untuk menumbuhkan secara masal kaum wirausaha yang genuine; bukan pengusaha yang hanya mengandalkan privilege.

Elcendikia:
Apa memang benar bahwa krisis ekonomi kita diawali dengan sedikitnya usahawan? Tidakkah bahwa peran pemerintah juga sangat menentukan dalam perjalanan ekonomi bangsa ini, sehingga bukan semata karena sedikitnya usahawan yang ada sebagai faktor utama pemicu krisis?

Soetrisno Bachir:
Hampir tidak ada kaitannya krisis ekonomi kita dengan sedikitnya jumlah pengusaha. Malah yang sering dituduhkan oleh banyak kalangan bahwa kaum pengusaha berkontribusi besar atas keruntuhan ekonomi negara kita. Ekspansi bisnis mereka yang terlalu ambisius dengan menggunakan uang kredit dari pihak asing menyebabkan beban utang negeri ini demikian membengkak. Saya setuju dengan sejumlah kritik itu. Tetapi harus diingat yang telah memerosokkan ekonomi kita itu hanya beberapa gelintir pengusaha, tidak semuanya. Bahkan yang turut menopang tetap tegaknya bangsa ini di tengah keterpurukan, selain BUMN adalah para usahawan berskala menengah dan kecil. Mereka kan juga kaum usahawan. Saya berharap kalangan usaha menengah dan kecil itu kini mendapat perhatian lebih dari pemerintah untuk ditingkatkan peranannya. Mereka telah terbukti menjadi salah satu pilar ekonomi kita.

Elcendikia:
Sebenarnya, menurut pengalaman dan pendapat anda, untuk memulai sebuah usaha apa yang harus dilakukan? Singkatnya bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneurship?

Soetrisno Bachir:
Modal yang paling penting untuk menjadi seorang wirausahawan tentu saja sikap mental yang positif; berkeinginan yang kuat, etos kerja, disiplin, tidak mudah menyerah dan berani menghadapi tantangan.
Ini tentu saja formula umum. Sebab, untuk menjadi wirausahawan tidak bisa hanya diajarkan. Kewirausahaan bukan saja sebagai sebuah pengetahuan, tetapi juga seni melakukan. Jadi, harus dicoba dan jangan takut gagal.

Soetrisno Bachir:
Apa kiat dan resep yang harus dijalankan agar wirausahawan pemula tabah dan ulet menghadapi tantangan?

Soetrisno Bachir:
Selalu berorientasi ke depan. Apapun yang terjadi, selalu melihat ufuk harapan yang terbentang di masa depan. Sehingga apa pun yang terjadi di masa lalu dan masa sekarang tidak menyebabkan kita patah arang. Di balik gelap selalu ada terang! []

HATTA RAJASA:

“Kesejahteraan Bergantung ‘Kemampuan’ Masyarakat Menguasai, Menerapkan Dan Mengembangan Sains Dan Teknologi”

Berikut adalah hasil wawancara mendalam Jurnal Elcendikia dengan Ir. Hatta Rajasa, Menteri Perhubungan RI sekaligus Anggota Presidium ICMI berkaitan dengan Nasionalisme Teknologi dan Strateginya menghadapi era Globalisasi. Dalam wawancara ini Hatta Rajasa mengatakan teknologi semata-mata tanpa perlunya penguasaan teknologi itu sendiri tidaklah cukup untuk memajukan kesejahteraan masyarakat:

TEKNOLOGI DAN KEMAJUAN SEBUAH PERADABAN

Elcendikia:
Kemajuan terpenting dalam sejarah umat manusia adalah berkembangnya kemampuan manusia dalam membaca, menulis dan berhitung. Kemampuan ini terus berkembang hingga ditemukannya alat-alat bantu (teknologi) yang mampu mempermudah kerja manusia yang berasal dari ilmu pengetahuan (sains). Setiap bangsa beradab pernah mengalami era kemajuan dan kejayaan masing-masing. Peradaban Barat, Islam, Konfucius, Hindu, Budha dan sebagainya, mempunyai ciri kemajuan masing-masing. Masyarakat di belahan Asia, Eropa, Afrika, Amerika dan di berbagai belahan bumi lainnya berkompetisi dalam memajukan peradabannya terutama dalam mengembangkan sains dan teknologi. Dengan demikian hubungan teknologi dan sains dalam kemajuan sebuah peradaban sangat erat.
Namun, bukan berarti sains dan teknologi tersebut adalah satu satunya alat ukur dalam menilai tingkat kemajuan sebuag bangsa. Sebab dampak negatif dari sains dan teknologi juga tidak kalah dengan kemajuan yang ditimbulkannya.
Sungguhkah kemajuan kita dalam mengembangkan sains & teknologi memberikan dampak naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat? Dan sebaliknya, ketertinggalan kita dalam ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi memberikan dampak menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat?
Hatta Rajasa:
Kesejahteraan masyarakat sebenarnya tidak semata-mata bergantung pada sains dan teknologi, akan tetapi bersifat multi dimensi, dimana salah satu dimensinya adalah kapasitas kemampuan masyarakat tersebut dalam menguasai, menerapkan dan mengembangan sains dan teknologi. Sehingga esensi dari peran sains dan teknologi pada kesejahteraan masyarakat adalah lebih pada konteks kapabilitas masyarakat dalam menjadikan sains dan teknologi sebagai sarana/alat atau tools untuk mencapai kesejahteraannya dan bagaimana tools tersebut dapat difungsikan sebagai katalis untuk mengakselerasi pencapaian tujuan dari sejumlah unsur pada sistem kesejahteraan lainnya misalnya sistem ekonomi, sistem politik, sistem hukum, sistem sosial dan sebagainya. Dan dalam kaitan ini tentunya sains dan teknologi tersebut harus dapat di kaitkan dengan efektif (effective coupling) dengan sejumlah unsur pada sistem kesejahteraan masyarakat tersebut.
Secara umum sains dan teknologi sekurang-kurangnya harus sanggup berperan sebagai tools untuk memenuhi tiga unsur pokok kesejahteraan masyarakat yakni: meningkatkan harapan hidup yang lebih baik dan lebih sehat (a long and healthy life expectance), meningkatkan proses akumulasi kapasitas pengetahuan (atau knowledge accumulation) baik bagi individu maupun masyarakat dan ketiga adalah peningkatan standar tingkat kehidupan (decent standard of living) individu maupun masyarakat.
Dalam perannya sebagai tools atau sarana/alat yang harus di coupled secara efektif dengan dimensi-dimensi lain pada upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat, maka tolok-ukur kemajuan sains dan teknologi yang bermanfaat pada kesejahteraan adalah ketika sains dan teknologi tersebut mencapai optimum effective coupling atau terkait secara optimum dengan unsur-unsur lain pada masyarakat tersebut dan sesuai pula dengan paradigma pembangunan yang sedang berlangsung. Bangsa yang sukses adalah bangsa yang selain sanggup mengembangkan optimum effective coupling dengan unsur lokal juga dengan paradigma pembangunan global (yakni knowledge based economy). Bangsa yang gagal adalah bangsa yang belum bisa mengkaitkan secara efektif sains dan teknologi dengan dimensi-dimensi yang berperan pada pembangunan kesejahteraan masyarakat. Atau bahkan yang terjadi adalah kemajuan sains dan teknologinya tidak memberikan dampak apapun pada kesejahteraan masyarakat.
Sebagai contoh ada negara dengan sains dan teknologi relatif rendah akan tetapi mencapai kesejahteraan rakyat yang baik misalnya beberapa negara-negara Arab Teluk (gulf countries) seperti Oman dan Qatar, namun dipihak lain ada pula sejumlah negara yang sains dan teknologinya canggih akan tetapi kesejahteraan rakyatnya rendah misalnya: Korea Utara dan Republik Serbia.
Elcendikia:
Apakah saat ini, kita bangsa Indonesia khususnya, sedang mengalami ketertinggalan sains dan teknologi dibanding dengan bangsa-bangsa lain di dunia? Ataukah mempunyai sisi kemajuan tersendiri yang belum dikembangkan?
Hatta Rajasa:
Untuk mengetahui posisi kemampuan sains dan teknologi suatu bangsa dibandingkan dengan bangsa lain, cara yang paling mudah adalah dengan mengacu pada sejumlah indeks internasional, antara lain Indeks Pencapaian Teknologi atau Technology Achievement Index, Indeks Investasi Teknologi atau Investment on Technology Creation Index, Indeks Tingkat Penyerapan Teknologi atau Diffusion of Technology Index, dan sub Indeks Kemampuan Inovasi atau Innovation sub Index.
Keseluruhan indeks-indeks tersebut membagi bangsa-bangsa di dunia ini ke dalam 4 kategori, yakni kategori ‘pemimpin’ (atau leaders) yakni yang rangking indeksnya masuk ke dalam 20 besar, atau urutan pertama sampai urutan ke-20, kemudian kategori ‘potensial untuk menjadi pemimpin’ (atau potential leaders) yakni negara-negara yang berada pada ranking ke-21 sampai dengan ranking ke-40, lalu kategori negara-negara yang ‘secara dinamis masih relatif sanggup menyesuaikan diri dengan perkembangan globalisasi’ kelompok ini disebut dengan istilah dynamics adopters, yakni negara-negara di urutan ke-41 sampai dengan ke-63 dan terakhir adalah ‘negara-negara yang terpinggirkan dalam mengantisipasi era globalisasi’ atau disebut dengan istilah marginalised yakni yang berada di urutan ke-64 dan seterusnya.
Yang masuk kategori leaders atau pemimpin dalam sains dan teknologi adalah AS, Inggris, Jerman, Jepang dan sejumlah negara maju, sementara itu negara-negara yang masuk kategori termarginalkan atau terpinggirkan dalam sains dan teknologi antara lain: Nikaragua, Senegal, Ghana, Tanzania, Mozambique dan Sudan.
Indonesia pada tahun 2005 lalu menduduki peringkat ke-60 atau dikategorikan sebagai dynamics adopters. Jadi posisi sains dan teknologi kita relatif kondusif, walaupun jika dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN kita masih tertinggal dengan Singapura (urutan ke-10), Malaysia (urutan ke-30), Thailand (urutan ke-40) dan Filipina (urutan ke-44). Namun kita lebih baik dan lebih maju dibandingkan negara-negara Afrika dan beberapa negara Amerika Latin.
Hal yang menarik adalah bahwa Singapura yang berada di urutan ke-10 berarti sudah masuk kategori leaders dan Malaysia yang berada di urutan ke-30 sudah masuk kategori potential leaders, padahal dua negara ini dulu di era 70 an belajar dari negara kita.
Kondisi diatas sebenarnya menjadi refleksi bagi bangsa ini, bahwa pada hakekatnya negara kita memiliki potensi yang luar biasa besar untuk menempati kategori ‘leaders’ dalam sains dan teknologi. Hanya saja untuk mencapai hal tersebut diperlukan sejumlah penyelesaian dari masalah sistemik yang menyelimuti pembangunan sains dan teknologi nasional.

DAMPAK TEKNOLOGI: GLOBALISASI

Elcendikia:
Kemajuan sains dan teknologi di satu sisi sangat positif dalam kemajuan antar peradaban. Dengan teknologi, jarak antar kawasan, antar benua menjadi sangat dekat. Manusia dari belahan bumi satu ke belahan bumi yang lain, mampu saling ’bertemu’ melalui bantuan satelit. Akibatnya dunia menjadi ’global village’ (atau desa global), menjadi satu peradaban yaitu peradaban global. Dampak positifnya (kalau memang ini bisa terjadi), berbagai peradaban bangsa di dunia ini bisa maju bersama-sama, saling membantu kemajuan antar peradaban dan perdamaian dapat tercapai. Namun, hal tersebut dalam kenyataannya sulit dilakukan. Tenyata kemajuan sains dan teknologi tidak selalu dibarengi dengan kemajuan nilai dan moral umat manusia. Banyak kepentingan sesaat yang justru tidak memberikan toleransi terhadap bangsa lain. Sehingga justru banyak yang menolak adanya globalisasi.
Yang terjadi akibat munculnya teknologi yang cepat ini adalah justru persaingan antar bangsa. Bangsa yang tertinggal dalam sains dan teknologi cenderung ditinggalkan dan terlindas oleh cepatnya kemajuan teknologi bangsa lain. Banyak bangsa yang belum siap menghadapi persaingan ini, banyak yang justru makin tertinggal di tengah gelombang globalisasi yang berlangsung makin cepat dan tidak bisa dihentikan. Akhirnya setiap bangsa harus berhadapan dengan globalisasi dengan kesiapan apa adanya. Bangsa yang tidak segera memperbaiki sains dan teknologinya akan semakin terlindas oleh arus deras globalisasi.
Sejauh mana perkembangan sains dan teknologi bangsa Indonesia, terutama dalam kesiapannya menghadapi era globalisasi ?

Hatta Rajasa:
Kompetisi di era globalisasi ditentukan oleh sebuah paramater penting yang disebut daya saing atau competitivess. Menurut Professor Jeffry Sachs dari MIT yang kata-katanya juga di quote oleh World Bank, beliau mengatakan di tahun 2003 lalu, bahwa daya saing atau competitivess inilah yang telah merubah wajah dari percaturan antar bangsa. Daya saing ini ditentukan oleh banyak faktor namun salah satu faktor yang paling dominan adalah inovasi dalam sains dan teknologi. Prof. Sachs mengkategorikan negara-negara inovator yakni yang paling sanggup dalam menghasilkan inovasi sains dan teknologi sebagai negara-negara yang paling berpeluang untuk memimpin laju globalisasi, negara-negara dinamisator yakni yang masih sanggup mereproduksi dan menghasilkan inovasi secara terbatas sebagai dynamics followers dari negara-negara inovator dan negara-negara yang tidak sanggup melakukan inovasi atau mereproduksi inovasi sama sekali yang pada akhirnya akan tertinggal dalam laju globalisasi.
Sehubungan bahwa daya saing sangat tergantung pada inovasi sains dan teknologi maka untuk mengetahui kesiapan bangsa Indonesia menghadapi era globalisasi dapat mengacu kembali pada indeks-indeks yang tersebut diatas. Satu hal yang agak menggembirakan kita adalah bahwa bangsa Indonesia masuk dalam kategori dynamics adopters, yang berarti bahwa bangsa ini dikategorikan masih sanggup dalam mengikuti irama globalisasi dari perspektif sains dan teknologi.
Salah satu faktor yang menunjang daya saing suatu bangsa adalah kesiapan bangsa tersebut dalam jaringan global dunia atau networked world. Ada dua parameter penting disini yakni networked readiness index atau NRI dan digital access index atau DAI, kedua indeks tersebut mengukur kapabilitas digital atau digital capability suatu bangsa yakni gambaran sampai sejauh mana infrastruktur telekomunikasi dan informasi berbasis komputer digital tersedia dinegara tersebut guna memfasilitasi proses pembangunan.
Untuk NRI networked readiness index Indonesia memiliki indeks 0,13 tahun 2004 lalu dan menduduki peringkat ke-51 dari 104 negara yang diukur. Posisi Indonesia lebih rendah dari Malaysia (peringkat ke-27) dan Thailand (peringkat ke-36). Tapi NRI kita lebih baik dibandingkan Vietnam (peringkat ke-68) dan Filipina (peringkat ke-67). Bahkan NRI Indonesia sedikit lebih baik dibandingkan Turki (peringkat ke-52). Untuk DAI atau Digital Access Index Indonesia di tahun 2004 lalu adalah 0,34 atau dikategorikan medium access. DAI kita lebih baik dari Vietnam 0,29 (atau dikategorikan low access) tapi lebih rendah dari Malaysia 0,57 (dikategorikan upper access) namun DAI kita setaraf dengan Filipina (0,43 juga dikategorikan medium access) dan Thailand (0,48, medium access).
Indeks-indeks yang ada diatas menunjukkan bahwa sampai sejauh ini bangsa Indonesia relatif tidak terlalu ketinggalan dan relatif siap menghadapi era globalisasi, hanya saja masih dibutuhkan kerja keras dan strategi yang efektif untuk memanfaatkan globalisasi tersebut, sedemikian sehingga memberikan implikasi positif pada pembangunan bangsa.

Elcendikia:
Apa strategi yang harus dilakukan dalam mengembangkan sains & teknologi yang berdampak globalisasi ini?
Hatta Rajasa:
Secara umum grand strategy dalam pengembangan sains dan teknologi menghadapi globalisasi adalah upaya menjadikan sains dan teknologi berperan semakin signifikan dalam menaikkan daya saing bangsa.
Grand strategy ini dapat dibagi dalam dua program besar. Yang pertama adalah program peningkatan capaian sains dan teknologi dan yang kedua adalah program investasi kreasi pengetahuan (knowledge creation).
Untuk program pertama hal-hal yang harus diupayakan antara lain adalah: meningkatkan APK atau angka partisipasi kasar anak didik sampai dengan tingkat pendidikan tersier atau pasca sarjana, meningkatkan aplikasi paten domestik dan memperbaiki serta meningkatkan infrastruktur untuk produksi pengetahuan (atau knowledge production) seperti misalnya perbaikan jaringan telepon, peningkatan kapasitas bandwidth jaringan Internet, perluasan jaringan listrik ke seluruh pelosok. Parameter keberhasilan program pertama ini adalah peningkatan ekspor produk berteknologi tinggi.
Untuk program kedua, hal-hal yang harus diupayakan antara lain adalah meningkatkan belanja litbang (baik untuk riset (Research and Development) maupun untuk penelitian murni), meningkatkan anggaran pendidikan dan riset, mendorong peningkatan aktifitas riset di kalangan industri dan dunia usaha. Parameter keberhasilan program kedua ini adalah bangkitnya mentalitas riset dikalangan industri dan dunia usaha yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan belanja riset dikalangan industri dan dunia usaha, peningkatan komersialisasi hasil riset serta peningkatan rasio jumlah peneliti dan perekayasa dengan jumlah penduduk.

IPTEK DAN PENDIDIKAN

Elcendikia:
Keterkaitan antara dunia pendidikan dengan sains, tentu saja tidak bisa dipisahkan. Perkembangan sains dan teknologi muncul dari sistem pendidikan yang mendukung terwujudnya sains yang akhirnya menemukan teknologi untuk kesejahteraan. Namun, dunia pendidikan tidak melulu melahirkan sains yang berdampak positif. Tetapi pendidikan yang tidak dibarengi dengan strategi moral dan nilai sebuah bangsa, justru akan memunculkan sebuah teknologi yang merusak dan menghancurkan.
Dunia membuktikan bahwa Perang Dunia yang pernah berlangsung di muka bumi ini, menggunakan teknologi maju, yang akhirnya memunculkan peran bahwa teknologi juga bisa sangat menghancurkan jika tidak dibarengi dengan moral manusianya. Dengan demikian teknologi yang tidak ditujukan untuk membangun sebuah peradaban akan berdampak merugikan.
Pendidikan, yang merupakan dasar dalam pembentukan moral bangsa, akhirnya sangat menentukan penggunaan sains dan teknologi di masa depan. Akhirnya, pendidikan berperan penting dalam melahirkan sains dan teknologi yang bertujuan mengembangkan peradaban sebuah bangsa.
Sudahkah pendidikan di Indonesia, mendukung terciptanya sains & teknologi (dalam negeri khususnya) yang mampu bersaing dengan teknologi lain? Apakah sains dan teknologi di Indonesia juga berwawasan ke depan (future) atau hanya untuk kepentingan saat ini (jangka pendek) ?

Hatta Rajasa:
Apabila dinilai secara parsial barangkali dapat dikatakan bahwa pendidikan sains dan teknologi di Indonesia telah berhasil dalam mencetak individu yang qualified untuk bersaing di era global. Beberapa kasus menarik yang membuktikan keunggulan pendidikan Indonesia adalah berhasilnya sejumlah anak-anak muda kita menjuarai sejumlah kompetisi di bidang sains dan teknologi internasional. Seperti misalnya olimpiade fisika, olimpiade matematika, lomba disain robotik dan sistem kontrol dan masih banyak lagi. Hal Ini merupakan fakta nyata bahwa secara parsial pendidikan Indonesia masih cukup handal dan sanggup memproduksi individu yang cemerlang dan berprestasi global.
Namun di pihak lain, dunia pendidikan kita secara umum masih dihadapkan dengan sejumlah problematika strategis seperti masalah kurikulum, masalah kualitas tenaga pendidik, masalah insentif pendidikan, masalah kapasitas manajemen pendidikan dan tentunya masalah anggaran pendidikan. Untuk yang terakhir ini sedang diupayakan adanya peningkatan signifikan yakni mencapai 20% dari total APBN, walaupun bentuk realisasinya menurut Mendiknas, masih akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan 4,4% dari APBN di tahun 2005 lalu.
Sehingga prestasi unggul yang diraih oleh sejumlah siswa tersebut sifatnya masih sangat lokalis spesifik artinya siswa-siswa berprestasi tersebut umumnya berasal dari sekolah-sekolah tertentu, berlokasi di kota tertentu, memiliki kurikulum sendiri yang sifatnya tertentu dan kita sepenuhnya maklum bahwa tidak semua sekolah di Indonesia memiliki kapasitas untuk menghasilkan lulusan-lulusan dengan kualifikasi tersebut. Hal yang sama juga berlaku sampai dengan perguruan tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor, akan tetapi esensinya adalah belum tertatanya suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang berstandar. Dan standar yang dipakai tentunya harus standar yang relatif tinggi.
Pendidikan merupakan titik sentral untuk mencetak suatu sumber daya manusia terlatih atau trained manpower berkualitas yang diperlukan untuk melakukan rekayasa, inovasi dan proses produksi pengetahuan dalam meningkatkan daya saing bangsa. Masalah pendidikan, daya saing dan tantangan kedepan atau future challenges bagi bangsa ini memang menarik untuk dikaji dan dijadikan bahan renungan.
Sebagai contoh, di era 80-an bangsa ini pernah melakukan suatu terobosan besar dalam menjadikan pendidikan sebagai bagian integral dari pembangunan yang berdaya saing, yakni dengan mengirim sejumlah besar lulusan terbaiknya untuk belajar iptek di luar negeri dan pada saat yang bersamaan dibangun suatu kelompok industri manufaktur yang futuristik seperti industri penerbangan, industri roket dan sejenisnya. Pada saat yang bersamaan pula di bentuk sejumlah lembaga-lembaga inkubasi teknologi dan juga sejumlah jurusan baru dibentuk di perguruan tinggi nasional untuk menyesuaikan dengan kemajuan sains dan teknologi global. Kesemuanya ini dilakukan dalam satu paket yang juga memperoleh dukungan pendanaan yang cukup besar untuk ukuran di masa itu. Memang program yang keseluruhannya dipimpin oleh Mantan Menristek Prof BJ Habibie tersebut tidak begitu nampak keberlanjutannya sampai hari ini, namun harus diakui bahwa individu Indonesia banyak yang berprestasi dan mencapai kapasitas pengetahuan yang berorientasi kedepan.
Terlepas dari berhasil tidaknya program tersebut, satu hal yang jelas adalah bahwa bangsa ini pernah memiliki suatu sistem pendidikan yang terpadu dan berorientasi kedepan. Walaupun sistem yang didisain tersebut belum dapat berfungsi optimal dan belum dapat mencapai hasil yang diharapkan, namun demikian, bangsa Indonesia sejak 20 tahun yang lalu sebenarnya sudah paham betul bahwa pendidikan untuk menunjang daya saing haruslah pendidikan yang bersifat future-oriented dan bukan sekedar berjangka pendek dan hanya untuk kepentingan sesaat.

Elcendikia:
Apakah kemajuan sains & teknologi di Indonesia sudah didukung oleh sistem pendidikan nasional yang berwawasan kemajuan?
Hatta Rajasa:
Menurut definisi OECD tahun 2000, sistem pendidikan yang mendukung kemajuan sains dan teknologi adalah sistem pendidikan yang sanggup mencetak mentalitas riset dan penelitian untuk menunjang daya saing suatu bangsa. Dan hal ini umumnya diukur dengan tiga indikator, yang pertama adalah tingkat kolaborasi kegiatan penelitian dan riset antara lembaga pendidikan dan industri (serta dunia usaha) baik dalam konteks pendanaan, fasilitas dan sumber daya manusia; kedua adalah tingkat kemampuan alih teknologi di kalangan industri dan dunia usaha dan ketiga adalah besar-kecilnya produk ekspor berteknologi tinggi yang sanggup dihasilkan oleh industri atau dunia usaha dari negara yang bersangkutan.
Untuk indikator yang pertama, kita masih belum berhasil dengan baik. Data data yang ada menunjukkan bahwa GERD atau Government Expenditure on Research and Development selalu lebih besar daripada BERD atau Business Expenditure on Research and Development. Tren yang ada juga menunjukkan BERD terus menurun dan GERD stabil atau cenderung sedikit meningkat. Di negara-negara OECD yang maju seperti Australia, Korea Selatan dan Kanada memang GERD tetap lebih besar dari BERD akan tetapi ada kecenderungan tren penurunan GERD dan peningkatan BERD. Indikator kedua dapat dibaca dengan melihat berapa jumlah aplikasi paten yang diajukan oleh sektor industri dan dunia usaha, data yang ada menunjukkan bahwa mayoritas aplikasi paten dari sektor industri adalah yang berasal dari industri asing (PMA) yang berada di Indonesia adapun aplikasi paten yang diajukan oleh industri nasional jumlahnya masih terbatas dan masuk kategori teknologi rendah. Untuk indikator ketiga, data yang dikeluarkan oleh BPS di tahun 2003 lalu menunjukkan penurunan ekspor produk teknologi tinggi dan menengah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni dari US$ 9,8 juta (tahun 2000) menurun menjadi US$ 7,7 juta (2002) dan US$ 4,5 juta (2003). Hal-hal ini menunjukkan dengan masih rendahnya kontribusi industri dan dunia usaha untuk kegiatan dan aktifitas penelitian dan riset. Di era globalisasi dimana daya saing menjadi sangat penting dan daya saing tersebut ditentukan oleh kemampuan inovasi, maka tentunya diperlukan suatu sistem pendidikan yang dapat menunjang adanya peningkatan inovasi di bidang sains dan teknologi.
Sehubungan bahwa inovasi dibutuhkan secara terus menerus, maka suatu bangsa yang berdaya saing tinggi memerlukan adanya peningkatan kapasitas inovasi yang terus menerus juga di dalam segenap lini pengembangan sains dan teknologinya. Dan peningkatan kapasitas inovasi hanya mungkin jika dilakukan suatu proses pembelajaran yang bersifat kontinyu atau continuos learning sebagai akibatnya, sistem pendidikan yang mendukung adalah juga pendidikan yang memfasilitasi continuous learning tersebut.
Selama masih belum adanya sistem pendidikan tersebut, maka kemajuan sains dan teknologi di Indonesia masih berupa suatu enclave yang terpisah dengan sistem pendidikan nasional.

STRATEGI DAN PROGRAM IPTEK NASIONAL

Elcendikia:
Kemajuan sains dan teknologi harus memiliki dampak positif bagi bangsa. Kemajuan ini sendiri tidak bisa dilakukan tanpa strategi dan rencana serta kemampuan bangsa. Kekayaan alam Indonesia, dan banyaknya sumberdaya manusia menjadi modal penting bagi kemajuan tersebut.
Namun, sampai saat ini, bangsa Indonesia belum merasakan kemajuan sains dan teknologi, meskipun modal dasar sudah ada. Banyak faktor lain yang justru ‘tidak besar’ tetapi mampu membuat angka modal kita (SDA dan SDM) tidak berarti banyak. Sumberdaya alam belum terkelola dengan baik. Sementara sumberdaya manusia justru kurang memberikan keuntungan.
Banyak faktor yang menghambat kemajuan sumberdaya manusia dalam mengembangkan Iptek. Tingkat pendidikan yang rendah, moral dan akhlak yang belum terbangun, menjadi penghambat kemajuan tersebut. Hambatan ini (meskipun bukan satu-satunya) bisa diatasi dengan strategi jangka panjang. Harus ada strategi Iptek dalam mengembangkan SDM.
Apakah persoalan sains & teknologi bangsa ini hanya dapat diselesaikan dengan membangun SDM yang unggul semata-mata ataukah ada factor lain?

Hatta Rajasa:
Jikalau sistem pengembangan sains dan teknologi masih merupakan enclave tersendiri dan belum merupakan bagian dari sistem pendidikan (dan juga sistem ekonomi dan industri) maka tentunya mencetak SDM yang unggul tidak akan dapat menyelesaikan persoalan nasional. Bahkan proses pencetakan SDM unggul tersebut tidak akan pernah berjalan dengan efektif.
Era pembangunan di era global sering disebut dengan era ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge based economy. Sehingga sistem pendidikan yang diperlukan adalah yang sanggup mencetak knowledge workers dalam kuantitas maupun kualitas yang memadai untuk meningkatkan daya saing bangsa. Lebih lanjut, menurut OECD (1997) ekonomi berbasis pengetahuan dalam kaitan dengan sistem pendidikan memiliki 4 (empat) dimensi yakni: (1). Inovasi dan komersialisasi teknologi yang bersifat menyeluruh (pervasif) dan menuntut adanya suatu sistem pendidikan yang secara efektif sanggup menginisiasi, menggunakan, memodifikasi maupun mendiffusikan teknologi; (2). Pengembangan sumber daya manusia juga akan bersifat pervasif: sistem pendidikan dan pelatihan harus berstandar tinggi, merata dan berlangsung selama terus menerus (life long learning); (3) Dituntut adanya infrastruktur informasi dan komunikasi yang memungkinkan untuk dapat mengakses informasi global. (4) Perlunya pembentukan jaringan kerja antara elemen pendidikan dan elemen ekonomi (economics networks) terutama yang sanggup untuk meningkatkan daya saing dan inovasi.
Jadi yang diperlukan disini adalah adanya suatu integrasi dari sistem pendidikan, sistem ketenagakerjaan, sistem penelitian, pengembangan dan penerapan sains dan teknologi dalam sistem ekonomi yang berdaya saing. Sehingga tidak ada lagi lulusan perguruan tinggi atau pendidikan apapun yang lantas menganggur yang diharapkan adalah sebaliknya yakni lulusan pendidikan jenjang apapun juga akan dapat menemukan tempatnya dalam sektor industri dan dunia usaha dan dapat langsung berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Elcendikia:
Apakah rumusan strategi yang dimiliki untuk memajukan pendidikan, terutama untuk perkembangan sains & teknologi nasional ?
Hatta Rajasa:
Pembangunan bangsa dalam bentuk apapun menuntut adanya angkatan kerja yang berkualitas, dalam kaitan ini maka kebijakan teknologi juga akan diarahkan untuk dapat memperluas lapangan kerja terutama lapangan kerja yang berkualitas. Sehingga adalah satu hal yang esensial bahwa prioritas dalam kegiatan litbang diarahkan sedemikian sehingga dapat semakin mendorong adanya inovasi baru sekaligus adanya mekanisme pasar yang akan sanggup menyerap inovasi tersebut dalam dinamika ekonomi. Dengan cara ini maka inovasi akan menjadi tuntutan pasar secara kontinyu sehingga dengan sendirinya akan mendesak untuk dibutuhkannya sejumlah lapangan kerja yang berkualitas.
Hal yang juga harus diperhatikan dalam hal ini adalah kebijakan yang juga harus diarahkan pada akses untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas kepada seluruh masyarakat dan bukan satu kelompok atau golongan tertentu saja.
Adapun contoh-contoh program dalam hal ini antara lain meliputi: peningkatan produktifitas aktifitas pendidikan dan pelatihan melalui introduksi teknologi informasi, termasuk didalamnya ekstensifikasi penggunaan komputer di sekolah sekolah, pengadaan paket-paket pelatihan yang memanfaatkan teknologi informasi; peningkatan kemampuan masyarakat dalam penguasaan ilmu-ilmu yang penting dalam pengembangan teknologi, seperti ilmu eksakta (matematika dan fisika) dan bahasa Inggris untuk keperluan alih teknologi. Perluasan paket program pendidikan vokasional untuk masyarakat yang ingin langsung bekerja; pemerataan kesempatan pada golongan minoritas dan wanita; serta akses dari sejumlah laboratorium berteknologi canggih pada masyarakat luas.
Bentuk aplikasinya antara lain adalah penggagasan program bersama dalam bentuk riset kooperatif (cooperative research) dengan melibatkan sektor pendidikan, litbang dan industri, untuk sejumlah topik yang kritis dan memiliki daya ungkit yang besar dalam pertumbuhan ekonomi di masa depan. Contoh pada kasus seperti ini adalah digagasnya program SEMATECH di Amerika Serikat, yakni suatu program bersama (common program) dengan 70% dibiayai oleh pemerintah federal untuk melakukan riset bersama di bidang semi konduktor. Program SEMATECH membentuk suatu konsorsium yang melibatkan universitas, sekolah politeknik, sejumlah industri, laboratorium dan fasilitas pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian, dan terbukti program tersebut telah memberikan kontribusi yang besar dalam memajukan produk teknologi di bidang semi-konduktor. Kerjasama dengan industri selain dalam bentuk pemberian insentif, juga termasuk adanya pertukaran pengetahuan teknis (technical know how) dari pemerintah ke kalangan industri, dan sebagaimana juga telah disinggung diatas, pemerintah wajib mempersiapkan situasi yang kondusif untuk semakin mendorong industri melaksanakan aktifitas litbang dan bahkan jika mungkin membuat industri memiliki kapasitas litbang.
Pada pelaksanaannya strategi pembangunan sains dan teknologi bangsa harus berbasiskan pada tiga aspek yakni: (1). Dilakukannya perubahan paradigma pembangunan dengan mengedepankan sains dan teknologi sebagai penggerak utama dari dinamika ekonomi; (2). Digagasnya suatu mekanisme yang berorientasi pada kolaborasi kreatif antara sektor pendidikan dan sains dengan berbagai unsur khususnya unsur perbankan dan keuangan dalam memprovisi proses pemanfaatan, penguasaan dan pengembangan pendidikan, sains dan teknologi; (3). Disesuaikannya kebijakan-kebijakan publik terutama di sektor keuangan dan moneter agar lebih meningkatkan kemampuan peningkatan kapabilitas nasional guna dapat meningkatkan daya saing bangsa. w

PERBAIKAN KUALITAS SDM TARGET PRIORITAS ICMI

Wawancara dengan Marwah Daud Ibrahim, Ph.D.

Dalam limabelas tahun sejak kelahirannya, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia telah ikut berperan dalam proses reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah. ICMI telah berhasil mempersiapkan prasarana masyarakat madani dengan ikut mendirikan Bank Muamalat, Asuransi Syariah Takaful, Bank Perkreditan Rakyat, Baitul Maal Wattamwil, Surat Kabar Republika, Dompet Dhuafa, menstimulasi terciptanya Ekonomi Syariah.
ICMI juga telah ikut membuka pintu reformasi dan para anggotanya berperan proaktif dalam mengawali dan melaksanakan proses demokratisasi secara damai. Para tokoh dan anggota ICMI turut berperan proaktif melaksanakan reformasi dan proses demokratisasi sehingga pemilihan wakil rakyat di DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden menjadi satu paket dan begitu pula Pimpinan Daerah baik Eksekutif maupun Legislatif dapat berlangsung secara damai.
Pasca Muktamar IV, ICMI melakukan revitalisasi organisasi. Dengan mengubah struktur dan merancang program kerja. Berikut bincang-bincang Elcendikia dengan Presidium ICMI, Marwah Daud Ibrahim, Ph.D.:

Struktur kepengurusan ICMI periode 2005-2010 dikembangkan berbentuk kepemimpinan kolektif berupa presidium. Adakah perubahan strategis yang diharapkan dari perubahan tersebut?
Tentunya perubahan tersebut diharapkan akan membuat kinerja Pengurus ICMI menjadi efektif. Tidak hanya itu, Dewan Pengurus yang diperkuat dengan Dewan Pakar dan Dewan Penasehat bisa menjadi rumah besar yang mewadahi banyak profesi dan potensi. Dengan berkumpulnya beberapa orang dengan berbagai spesialisasi pengurus bisa berbagi peran.
Apa saja hasil-hasil Muktamar dalam bentuk rekomendasi internal dan eksternal?
Muktamar menghasilkan serangkaian rekomendasi internal dan eksternal serta garis Besar Program Kerja. Dibagi dalam 12 pokok kegiatan: Revitalisasi Organisasi, Kaderisasi Anggota, Lembaga Keuangan Mikro/ Makro (10.000 BMT), Usaha Mandiri, Kemitraan dan Kesetaraan, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Publikasi, Asistensi, Advokasi, Fasilitasi, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Anak.
Apa yang menjadi fokus kerja Pengurus ICMI dalam lima tahun ke depan?
Dalam Muktamar IV ICMI di Makssar, 5-7 Desember 2005 lalu dirumuskan langkah tahapan kedua. Prof. DR. Ing B.J Habibie sendiri mengistilahkan fase tersebut dengan Long March tahap kedua. Dalam fase 25 tahun kedepan perhatian ICMI antara lain diarahkan pada upaya proaktif membantu menyekolahkan anak bangsa. Kemudian membantu meningkatkan produktivitas Usaha Kecil dan Menengah, membantu meningkatkan lapangan pekerjaan. Disamping juga membantu memperkecil PHK, serta proaktif menyiapkan pemberian informasi tepat, berguna dan tepat waktu.
Alasan apa yang mendasari prioritas kerja tersebut?
Jika dilihat sektor usaha kecil dan usaha menengah menyediakan 99,46% lapangan kerja. Sedangkan lapangan kerja yang disediakan oleh Usaha Besar hanya 0,45%. BPD dalam perekonomian nasional: 44,9% hasil Usaha besar, dan 55,1% hasil Usaha Kecil dan Menengah. Dengan demikian perbandingan nilai tambah yang dihasilkan tiap lapangan kerja oleh UK: UM: UB adalah 1: 3: 170. Padahal seharusnya 1: 3: 15. Angka tersebut mencerminkan adanya; kesenjangan kualitas Sumber Daya Manusia, kesenjangan pendidikan, kesenjangan produktivitas, dan kesenjangan IPTEK.
Dalam sambutan acara Pembukaan Muktamar ICMI IV, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menyampaikan harapannya kepada ICMI. Adakah yang direspon dalam bentuk program?
Salah satunya adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Beberapa hal lain menyangkut pembangunan ekonomi bebasis Sumber Daya Alam dan Teknologi. Good Governance dan Karakter Bangsa. Keamanan Nasional; terkait dengan terorisme, Penyakit Menular, Solusi Energi Nasional, Teknologi Informasi (IT), Citra Global dan Peranan Internasional, serta Kesejahteraan Umat dan Kehidupan Islami.
Bisakah disimpulkan, jika penyiapan SDM berkualitas kini menjadi prioritas kerja ICMI?
Intinya, ICMI harus aktif menyiapkan Sumber Daya Manusia terbaharukan yang produktif dan memiliki daya saing yang tinggi. Dengan harapan akan tercipta masyarakat sejahtera dan adil, masyarakat berbudaya dan tentram, masyarakat Madani yang terpandang di era Global Society and Informed Civil Society.
Adakah rumusan sederhana yang menjabarkan agenda besar ICMI tersebut?
Seluruh kegiatan yang menjadi hasil Muktamar sebenarnya diintegrasikan dalam tiga agenda utama. Pertama, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia; mencakup di dalamnya upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan dan Sumber Daya Manusia; mencakup di dalamnya upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar bagi seluruh rakyat, pembangunan karakter bangsa, peningkatan kualitas iman taqwa, penguasaan Ilmu Pengetauan dan Teknologi, perbaikan gizi dan kesehatan, reformasi birokrasi, good governance, serta peningkatan peran masyarakat khususnya perempuan dan pemuda, anak melalui berbagai program pelatihan dan kaderisasi.
Apa saja peran yang diambil ICMI dalam era otonomi?
Peran ini tercakup dalam agenda kedua yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Aktivitas ini dilakukan dengan basis keunggulan daerah dan wilayah, mencakup di dalamnya program ketahanan pangan dan energi. Termasuk penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta peningkatan daya saing bangsa berbasis unggulan lokal.[]